Teluk Benoa Jadi Kawasan Konservasi, Ini Penjelasan KKP

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menetapkan status Perairan Teluk Benoa, Kabupaten Badung, Bali, sebagai Kawasan Konservasi Maritim (KKM) menindaklanjuti usulan dari Gubernur Bali Wayan Koster.

2019-10-12 17:07:00

Tanjung Benoa

Penetapan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 46/KEPMEN-KP/2019 tentang KKM Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali tertanggal 4 Oktober 2019.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan, Keputusan Menteri tersebut adalah hasil dari diskusi panjang berbagai pemangku kepentingan di Bali.

"Jadi gini, Kepmen itu hasil dari diskusi panjang termasuk kebutuhan pemerintah daerah yang disampaikan ke Presiden. Ketika Kepmen ditetapkan, 1.200-an ha lebih luas kawasan diharapkan bisa dikelola Pemerintah Bali untuk melakukan kegiatan keagamaan, kegiatan budaya dan lainnya," ujarnya usai ditemui di Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta, Sabtu (12/10).

Luas lahan yang akan dijadikan KKM tepatnya adalah 1.243,41 hektare yang meliputi xona inti sebanyak 15 titik koordinat masing-masing dengan radius kurang lebih 50 sentimeter.

KKM ini nantinya akan dikelola sebagai daerah perlindungan budaya maritim dan akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bali yang meliputi penunjukkan organisasi pengelola, penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan dan peraturan zonasi KKM.

Brahmantya menambahkan, jika hal ini juga sebagai upaya mendukung pariwisata Bali dan membiarkan ruang air untuk mencegah abrasi.

"Kita, kan, juga mau Bali ini budayanya diperkuat dalam pariwisata. Dan kemudian, tentunya ketika ruang air ini tetap jadi ruang air, ya, tekanannya akan lebih rendah, ke lingkungan bagus. Kalau direklamasi, bisa saja terjadi abrasi," tutupnya.

Sumber: Liputan6

Reporter: Atikah Rahma

(mdk/did)