Tekan Impor LPG, Bahlil Usulkan Anggaran Rp815,5 Miliar untuk Kompor Listrik
Usulan itu disampaikan Bahlil dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XII DPR RI hari ini.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 815,56 miliar untuk pengadaan kompor listrik pada 2027. Untuk mengurangi ketergantungan pada LPG yang banyak didatangkan secara impor.
Permintaan tersebut masuk ke dalam pagu Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), yang diproyeksikan menerima anggaran hingga Rp 1,813 triliun pada 2027.
Selain untuk mengurangi kebutuhan pada LPG impor, Bahlil mengatakan, pengadaan kompor listrik juga bermaksud untuk mendorong penggunaan bauran energi yang lebih ramah lingkungan.
"Jadi energi yang kita dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tapi kompor listrik, CNG, macam-macam lah kita buat. Itu sebesar Rp 815,56 miliar," ujar dia dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026).
Anggaran Kelistrikan
Secara total, Kementerian ESDM mengajukan pagu indikatif sebesar Rp 27,33 triliun untuk tahun anggaran 2027. Alokasi terbesar diusulkan untuk Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), dengan nilai sekitar Rp 11,33 triliun.
Alokasi ini diusulkan untuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur gas bumi, semisal Pipa Gas Dusem Rp 3,948 triliun, jaringan gas (jargas) rumah tangga Rp 5,212 triliun, Pipa Transmisi Gas Semarang–Jogja–Solo Rp 702,38 miliar, hingga Pipa Transmisi Gas Cirebon–Bandung Rp 577,56 miliar.
Selanjutnya, anggaran untuk Ditjen Ketenagalistrikan menyusul di tempat kedua dengan pagu Rp 10,46 triliun. Dengan rencana alokasi untuk program Listrik Desa (Lisdes) Rp 9,75 triliun, dan pembangunan bantuan pasang baru listrik (BPBL) Rp 520 miliar.
Adapun Ditjen EBTKE memperoleh anggaran Rp 1,813 triliun, mencakup pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) Rp 58,58 miliar, program konversi motor listrik Rp 635,2 miliar, dan kompor listrik Rp 815,6 miliar.
Usulan anggaran lainnya diatribusikan kepada BPSDM ESDM Rp 881,43 miliar, Badan Geologi Rp 749,49 miliar, Ditjen Mineral dan Batu bara (Minerba) Rp 702,53 miliar, Sekretariat Jenderal ESDM Rp 532,75 miliar.
Selanjutnya, BPH Migas Rp 474,43 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 124,46 miliar, BPMA Rp 105,31 miliar, Ditjen Penegakan Hukum ESDM Rp 86,38 miliar, dan Setjen Dewan Energi Nasional Rp 78,6 miliar.