Tak untungkan negara, pengelolaan Blok East Natuna dibatalkan
Alotnya negosiasi antara pemerintah dengan konsorsium yang terdiri dari PT Pertamina (Persero), ExxonMobil dan PTT EP Thailand masih belum menemui titik terang. Konsorsium masih memiliki beberapa pandangan berbeda yang perlu dipertimbangkan.
Keinginan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pengembangan Blok East Natuna terus terkendala. Hingga saat ini, negosiasi terkait sistem kontrak menjadi kendala utama terhambatnya pengembangan Blok East Natuna.
Alotnya negosiasi antara pemerintah dengan konsorsium yang terdiri dari PT Pertamina (Persero), ExxonMobil dan PTT EP Thailand masih belum menemui titik terang. Konsorsium masih memiliki beberapa pandangan berbeda yang perlu dipertimbangkan.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar mengatakan saat ini pemerintah terus mendorong negosiasi tersebut agar bisa dipercepat. Sebab, penandatangan kerja sama dalam kontrak tersebut belum lama ini batal.
"Negosiasi masih berlangsung kita tengah mendorong. Kita inginkan tadinya agreement dua minggu yang lalu harusnya," ujar Arcandra di Crown Plaza, Jakarta, Selasa (6/12).
Mantan Menteri ESDM ini menjelaskan, beberapa persyaratan dan aturan yang ditawarkan konsorsium kepada pemerintah dinilai belum memberi keuntungan bagi negara. Hal ini membuat ESDM masih terus mencari celah agar syarat maupun sistem tercapai dengan saling menguntungkan.
"Prosesnya tertunda sedikit agar hal yang berkaitan dengan term yang tidak menguntungkan itu ada obatnya. Sebentar lagi," pungkasnya.
Baca juga:
DPR nilai wajar Pertamina diberi keistimewaan kelola hulu migas RI
Arcandra nilai teknologi jadi kendala pengembangan Blok Natuna
'Bakal berjalan mulus, banyak swasta tertarik mendaftar'
Andalkan APBN, menerangi nusantara butuh 40 tahun
Melistriki desa, membangun Indonesia dari tepian
Genjot energi terbarukan, PLN beli listrik dari sampah 7 kota
Pencabutan subsidi listrik akan pengaruhi pendapatan masyarakat