Tak direstui caplok BTN, bos Bank Mandiri hormati keputusan SBY

Bank Mandiri akan fokus menghadapi persaingan regional dan menjadi raja perbankan ASEAN di 2020.

2014-04-23 20:27:00

BTN

Siang tadi, Rabu (23/4), Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyampaikan pandangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait rencana Menteri BUMN Dahlan Iskan melepas saham pemerintah di Bank Tabungan Negara (BTN) dan mengalihkannya ke Bank Mandiri. SBY meminta agar rencana akuisisi lebih dari 60 persen saham pemerintah di Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri ditunda.

Dahlan Iskan sendiri sudah pasrah dengan keputusan penundaan tersebut. "Tapi ya sudahlah. Saya kan cuma menteri. Harus tunduk pada putusan yang di atas," ujar Dahlan melalui pesan singkatnya kepada wartawan.

Lalu bagaimana tanggapan Direktur Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin atas keputusan SBY? Seperti Dahlan, Budi juga hanya bisa pasrah dengan keputusan itu.

Budi akan mengikuti keputusan pemerintah, termasuk Presiden SBY. "Kami selalu menghormati keputusan pemerintah sebagai pemegang saham," ujar Budi kepada merdeka.com, Rabu (23/4).

Setelah gagal mengakuisisi BTN, pihaknya hanya akan fokus mengembangkan bisnis Bank Mandiri. Sebab, Budi memiliki ambisi membawa Bank Mandiri menjadi raja perbankan di ASEAN pada 2020.

Menurutnya, ini lebih prioritas dan penting. "Kami akan tetap fokus memperkuat Bank Mandiri untuk menghadapi persaingan regional serta mewujudkan visi menjadi bank terbaik di ASEAN tahun 2020," tutupnya.

Sebelumnya, siang tadi Sekretaris Kabinet Dipo Alam telah mengirimkan Surat Edaran Nomor SE-05/Seskab/IV/2014 kepada Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan pejabat setingkatnya. Intinya, mencegah pembuatan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kontroversi.

"Maka kiranya rencana pengalihan kepemilikan saham pada BTN ke Bank Mandiri yang berkembang dan berpotensi meresahkan masyarakat pada umumnya dan karyawan PT BTN untuk ditunda sampai ada kejelasan yang komprehensif rencana pengalihan kepemilikan saham yang dimaksud," ujar Dipo saat konferensi pers.

(mdk/noe)