Swiss dan Bank Dunia beri dana hibah Rp 178,67 triliun ke Indonesia
Dana ini digunakan untuk mengelola perkembangan perkotaan.
Pemerintah Swiss dan Bank Dunia memberikan dana perwalian atau hibah senilai USD 13,4 juta atau Rp 178,67 triliun guna mendukung upaya Indonesia mengelola perkembangan perkotaan. Indonesia dilihat sebagai salah satu negara dengan laju pertumbuhan perkotaan tertinggi di Asia.
Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU-Pera, Dwityo Akoro Soeranto mengatakan, nantinya dana tersebut akan memperkuat kapasitas lembaga pemerintahan dalam mempersiapkan kebijakan dan investasi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
"Bagaimanapun juga kota-kota mempunyai anggaran yang sangat terbatas, sementara anggaran lebih banyak dialokasikan untuk gaji pegawai. Karena itu kita membutuhkan sumber dana alternatif untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia," kata Dwityo di Jakarta, Selasa (14/6).
Dia menambahkan, dalam mengatasi permasalahan perkotaan di era desentralisasi ini, pemerintah pusat memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan. Sedangkan pemerintah daerah harus menyediakan biaya operasional, perawatan dan rehabilitasi untuk keberlangsungan infrastruktur.
Dengan demikian, dana hibah ini diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan pembangunan infrastruktur perkotaan yang ada di Indonesia. Sebab, kurangnya investasi infrastruktur akan mengakibatkan kerentanan masyarakat terhadap kemiskinan semakin tinggi.
"Saat ini, hanya 48 persen rumah tangga di Indonesia memiliki air bersih yang menurun dari 50 persen pada 10 tahun yang lalu," imbuhnya.
Baca juga:
Bank Dunia revisi pertumbuhan global 2016 menjadi 2,4 persen
Bank Dunia: Lansia Indonesia lebih bahagia dibanding China & Korea
Bank Dunia: Kelangkaan air jadi ancaman terbesar ekonomi dunia
Menkeu Bambang pimpin delegasi RI hadiri pertemuan Bank Dunia & IMF
Wapres JK bertemu pimpinan Bank Dunia di Washington DC
Indonesia posisi 3 besar pemilik penduduk tak terakses jasa keuangan
Bank Dunia: Pemerintah butuh investasi swasta topang lapangan kerja