Super holding mempercepat realisasi program strategis pemerintah

Pemerintah harus mempersiapkan konsep yang jelas terlebih dulu sebelum merealisasikan rencana pembentukan super holding.

2016-07-25 19:05:27

BUMN

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, menilai pembentukan super holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat membantu realisasi program strategis pemerintah. Maka dari itu, pihaknya menilai positif rencana tersebut.

"Artinya super holding itu merujuk kepada program strategis pemerintah," katanya di Jakarta, Senin (25/7).

Enny mengingatkan pemerintah harus mempersiapkan konsep yang jelas terlebih dulu sebelum merealisasikan rencana pembentukan super holding ini.

"Konsep yang harus diperjelas seperti apa yang dilakukan holding itu. Tujuan akhirnya tentu tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan daya saing," katanya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berencana untuk meniadakan Kementerian BUMN dan menggantinya dengan membentuk super holding.

Dewan Perwakilan Rakyat bakal menghidupkan wacana pembentukan induk perusahaan pelat merah atau super holding yang akan menggantikan fungsi Kementerian BUMN. Isu tersebut bakal disusupkan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kami coba selipkan berbagai isu aktual sepeti tax amnesty super holding," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI Dodi Reza Alex, Jakarta.

Wacana pembentukan superholding pertama kali diembuskan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Keberadaan lembaga tersebut dengan sendirinya bakal menggusur peran Kementerian BUMN dalam mengelola perusahaan pelat merah.

"Saya baru dengar juga bu menteri tadi bahwa ada wacana pembubaran kementerian bumn diganti dengan super holding. Tentu ini akan berdampak langsung," ungkap Dodi.

"Negara ASEAN itu BUMN-nya sudah pakai super-holding, itu membuat mereka lebih fleksibel untuk berkompetisi. Jadi kami harus bersiap bagaimana menghadapi kompetisi."

Dodi menargetkan pembahasan revisi beleid BUMN bakal tuntas akhir tahun ini. Saat ini Panitia Kerja masih membahas terkait definisi BUMN.

(mdk/bim)