Strategi Pemerintah Agar Harga Ayam Tak Anjlok Usai Ada Impor dari Brasil

Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mempermasalahkan terkait Indonesia terpaksa membuka keran impor bagi komoditas ayam asal Brasil. Hal ini menyusul kekalahan Indonesia atas gugatan yang diajukan pemerintah Brasil ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

2019-08-13 15:09:46

Wapres Jusuf Kalla

"Jadi karena di WTO kita kalah tidak boleh impor, diizinkan juga belum tentu kita mau (impor). Jangan lupa. Silakan aja. Kalau kita tidak mau, mau apa? Ini kan perdagangan bebas," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (13/8).

Dia mengatakan ada dampak jika impor ayam terjadi. Namun ada beberapa hal untuk menyiasatinya dengan penerapan non tarif barrier atau perlindungan non tarif.

Kebijakan ini merupakan aturan-aturan non tarif yang mampu menghambat masuknya produk asing ke dalam pasar domestik, bisa berupa persyaratan-persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh suatu produk sebelum memasuki pasar Indonesia.

"Bahwa kadang-kadang tidak bisa dilarang secara aturan, bisa dikurangi dengan kebijakan non tarif. Non tariff barrier. Jadi kualitasnya, kebersihannya," ungkap JK.

Sebelumnya diketahui Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, Indonesia bakal membuka keran impor bagi komoditas ayam asal Brasil. Hal ini menyusul kekalahan Indonesia atas gugatan yang diajukan pemerintah Brasil ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Kita tidak mungkin menyatakan tidak bisa kalau kita melarang dengan berbagai ini nya. Melanggar ketetapan WTO ya kita pasti salah," kata Enggar beberapa waktu lalu.

Kebijakan ini diambil untuk menyelesaikan sengketa dagang yang diadukan Brasil ke World Trade Organization (WTO). Indonesia pernah digugat oleh Brasil perihal penolakan impor daging ayam.

Brasil membawa permasalahan ini ke WTO pada 2014 lalu dan diputuskan memenangi gugatan pada 2017. Namun, karena Brasil menilai Indonesia masih belum juga membuka keran impor ayam untuk Brasil, mereka kembali menyeret masalah ini ke WTO Juni lalu.Brasil membuka panel untuk menyelidiki kebijakan Indonesia mengenai impor unggas dari negaranya.

"Prosesnya dari tahun 2014 kita disengketakan di WTO yang memang berdasarkan ketentuan di WTO kita menyalahi berbagai ketentuan yang ada di dalam WTO itu. Itu sudah dalam, di panel juga sudah disampaikan. Dan sehingga dengan demikian tidak ada pilihan lain untuk kita menyesuaikan sesuai rekomendasi dari WTO," imbuhnya.

(mdk/azz)