Sri Mulyani minta suntikan modal untuk PT KAI dan PT Djakarta Lloyd

PMN tunai PT KAI akan digunakan untuk menunjang kemampuan perusahaan dalam menjalankan pembangunan sarana dan prasarana LRT Jabodebek. Hal ini sudah dibahas di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan kementerian terkait untuk pembangunan LRT agar bisa mencapai target.

2017-07-13 14:37:14

BUMN

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2017, pemerintah mengajukan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai untuk PT Kereta Api Indonesia dan PMN non-tunai untuk PT Djakarta Lloyd.

Badan Anggaran DPR RI sendiri masih membahas rencana PMN untuk PT KAI sebesar Rp 2 triliun, sedangkan untuk Djakarta Lloyd sebesar Rp 379 miliar.

"Dalam RAPBN-P 2017 diusulkan PMN tunai kepada PT KAI dan PMN non tunai ke PT Djakarta Lloyd. Pada 12 Juli 2017 Banggar telah membahas dengan pemerintah agendanya asumsi dasar APBN-P 2017, juga melihat porsi pendapatan, defisit, dan postur pembiayaan RAPBN-P 2017," kata Sri Mulyani di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (13/7).

"Tapi karena keterbatasan belanja negara maka ada konversi PT KAI dan belanja di KL Kemenhub dan PSO dalam pelaksanaan pengelolaan LRT Jabodebek," imbuhnya.

Sementara itu, PMN non tunai PT Djakarta Lloyd berasal dari konversi utang subsidi dari loan agreement yang dikonversi jadi ekuitas. Oleh karena itu, Sri Mulyani terlebih dulu meminta persetujuan Komisi VI DPR RI sebelum akhirnya diputus di Badan Anggaran DPR.

"Kami mohon untuk Komisi VI untuk PMN di APBN-P 2017 kami mohon disetujui PMN tunai PT KAI sebesar Rp 2 triliun dan non tunai PT Djakarta Lloyd sebesar Rp 379,3 miliar," pungkas Sri Mulyani.

(mdk/idr)