Sri Mulyani: Selama 2 tahun, Jokowi-JK sudah pro rakyat miskin

Sebagai contoh, lanjut Ani, adalah dengan peningkatan penerima‎ program keluarga harapan (PKH). Peningkatan tersebut naik signifikan dari sebelumnya 3,5 juta Kartu Keluarga (KK) menjadi 6 juta KK.

2016-10-25 18:06:55

Jokowi-JK

Pada akhir 2014 lalu, pemerintah memutuskan untuk mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium. Pemerintah dinilai tak berpihak kepada masyarakat atas pencabutan subsidi tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pencabutan subsidi tersebut tidak mempengaruhi keberpihakan pemerintah kepada masyarakat tidak mampu. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan karena subsidi yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran.

"Saya sedikit memberi catatan bahwa seolah-olah subsidi (BBM) kurang. Maka pemihakan pemerintah ke masyarakat berkurang? Tidak. Pertama, subsidi yang sifatnya distortif, konsumtif memang berkurang, namun pemihakan pemerintah ke kelompok miskin justru bertambah," ujarnya di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (25/10).

Sebagai contoh, lanjut Ani, adalah dengan peningkatan penerima‎ program keluarga harapan (PKH). Peningkatan tersebut naik signifikan dari sebelumnya 3,5 juta Kartu Keluarga (KK) menjadi 6 juta KK.

"Penerima bantuannya secara jumlah kepala itu ada sebelumnya 88,2 juta orang meningkat jadi 92,4 juta orang. Iurannya juga naik dari Rp 11.000 menjadi Rp 23.000," jelasnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga meningkatkan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dalam mendukung perekonomiannya. "Pemerintah melakukan peningkatan sangat ekspansif dari KUR, yang tadinya untuk subsidi bunga dari Rp 30 triliun KUR sekarang menjadi Rp 100 triliun sampai Rp 120 triliun untuk 2016," ucapnya.

Untuk itu, pemerintah sengaja menarik alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang tidak tepat sasaran menuju sektor yang dinggap lebih strategis bagi masyarakat. Meski tidak langsung terlihat, namun upaya tersebut menjanjikan perbaikan di masa mendatang.

"Jadi ‎kalau belanja. Kita Rp 2.000 triliun namun belanjanya kurang strategis, maka Rp 2.000 triliun habis saja dalam perekonomian. Namun kalau itu digunakan membangun fondasi untuk pertumbuhan ekonomi kedepan dan selesaikan kemiskinan secara langsung maka dampaknya akan lebih jauh dan bertahan lama," pungkasnya.

(mdk/sau)