Sri Mulyani sampaikan target pertumbuhan 2019 sebesar 5,8 persen di rapat paripurna

Menteri Sri Mulyani mengatakan, sasaran pertumbuhan ini diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan melaksanakan percepatan pembangunan kawasan timur, wilayah perbatasan, kawasan terluar dan daerah tertinggal.

2018-05-18 11:47:09

Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2019 sebesar 5,8 persen. Angka tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

"Pada tahun 2019 pemerintah telah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4 hingga 5,8 persen," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, saat memberi paparan Kerangka RAPBN 2019 pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2017-2018 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (18/5).

"Beberapa daerah yang masih mengandalkan sumber daya alam sebagai sektor unggulan diarahkan untuk mengembangkan perekonomian bernilai tambah, agar tidak rentan terhadap gejolak harga komoditas," jelasnya.

Sementara itu dari sisi sektoral, ekonomi yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja akan terus didorong agar tumbuh berkembang. Dengan makin berkembangnya kelas menengah, maka pasar domestik menjadi lebih kokoh.

"Untuk itu, industri pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah yang efisien perlu diperkuat, dengan tetap mengembangkan produktivitas dan ketahanan sektor pertanian. Pemerintah terus mendorong pengembangan industri berbasis ekonomi digital yang membutuhkan dukungan kualitas sumber daya manusia yang produktif, inovatif dan berdaya saing," jelasnya.

Menteri Sri Mulyani melanjutkan, momentum pertumbuhan investasi dan ekspor perlu terus dipelihara, berbagai perijinan dan regulasi yang menghambat baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah harus dihilangkan. Reformasi di bidang perpajakan dan ketenagakerjaan juga terus dilakukan agar minat investasi semakin meningkat.

"Pemerintah juga sedang mendesain berbagai kebijakan insentif fiskal yang atraktif dan kompetitif guna meningkatkan investasi dan mendorong ekspor," tandasnya.

(mdk/bim)