Sri Mulyani puji Kementerian BUMN berkinerja baik sejak 2007
"Ini adalah hal yang cukup baik dan harus dipertahankan."
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memuji kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan pelaksanaan anggaran tahun 2015.
"Dari sisi laporan pelaksanaan, BPK memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini adalah hal yang cukup baik dan harus dipertahankan. Karena dari tahun 2007 selalu (mendapat opini) WTP," kata Sri di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (31/8).
Namun, dalam pemeriksaan BPK juga ditemukan beberapa temuan. Yakni temuan sistem pengendalian intens sebanyak 7 temuan dengan 12 rekomendasi, dan temuan kepatuhan peraturan perundang-undangan sebanyak 6 temuan dan 7 rekomendasi.
Meski begitu, temuan-temuan tersebut tidak berpotensi mengakibatkan kerugian negara. Melainkan hanya temuan administratif. "Jadi Kementerian BUMN akan melakukan follow up atas realisasi atas rekomendasi BPK terhadap kedua temuan tersebut," imbuhnya.
Untuk menunjang program pengampunan pajak (tax amnesty), Kementerian BUMN telah menugaskan beberapa perusahaan BUMN, terutama di perbankan untuk menjadi bank persepsi guna menampung dana repatriasi dan mendorong BUMN agar menyediakan instrumen investasi yang bisa digunakan untuk menyerap dana yang berasal dari repatriasi.
"Bank BUMN juga terus melakukan tracking, bahkan melakukan sosialisasi untuk seluruh nasabah untuk menyukseskan tax amnesty," jelas Sri.
Baca juga:
Anggaran kerap sisa, belanja KemenBUMN 2017 dipotong Sri Mulyani
PGN raih laba bersih Rp 2 triliun di semester I-2016
Meningkat tajam, saham Kimia Farma dan Semen Baturaja kena suspensi
Ini alasan di balik pencopotan bos Jasa Marga
Bosnya dicopot Rini, saham Jasa Marga anjlok
Ini sosok Desi Arryani, bos Jasa Marga yang baru
Kembangkan kawasan mangrove, PT Phapros diganjar penghargaan