Sri Mulyani: Berteman boleh, tapi jangan kompromikan integritas dalam anggaran
"Manusia itu sangat mudah untuk jatuh dalam godaan kalau tidak diawasi. Oleh karena itu, peranan APIP sangat penting. Karena dia ada di dalam institusi, dan ini menjadi sangat kritikal, karena di dalam institusi, APIP harus bisa mendeteksi adanya penyelewengan."
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat penting di Indonesia. Sebab, pengawasan terhadap anggaran negara sangat diperlukan, baik dari sisi belanja maupun penerimaan negara.
"Manusia itu sangat mudah untuk jatuh dalam godaan kalau tidak diawasi. Oleh karena itu, peranan APIP sangat penting. Karena dia ada di dalam institusi, dan ini menjadi sangat kritikal, karena di dalam institusi, APIP harus bisa mendeteksi adanya penyelewengan," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Selasa (12/9).
Menurutnya, institusi yang sehat adalah institusi yang bisa mengoreksi kesalahannya sendiri tanpa harus ada koreksi dari eksternal. Namun, jika APIP gagal dalam menjalankan fungsinya, maka institusi tersebut akan gagal.
"Ini adalah tugas yang sulit bagi APIP, karena ada di dalam teman-temannya yang diawasi akan mengatakan, Ah sesama teman kok kayak gitu, dulu kan kita lulusan sama-sama, kita sekolah sama-sama. Masa sekarang kamu ngawasin saya kayak gini," imbuhnya.
"Kultur seperti ini adalah kultur yang berbahaya. Berteman, silaturahmi boleh terjaga, tapi dia tidak menjadi alasan untuk mengkompromikan integritas. Karena yang dikorbankan bukan masalah pertemanan itu, tapi yang dikorbankan reputasi dari pemerintah dan RI," tegas Sri Mulyani.
Dengan demikian, dia meminta kepada APIP di seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah untuk menjaga integritasnya dalam menjalankan tugas. Dengan tingginya kemampuan institusi mengoreksi kesalahannya, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan meningkat.
Baca juga:
Pesan penting Sri Mulyani jaga pertumbuhan ekonomi RI tetap stabil
Sri Mulyani: Indonesia perlu perbaiki tata kelola jaminan sosial nasional
Sri Mulyani perjuangkan agar pensiunan PNS dapat gaji pokok ditambah tunjangan
Kemenkeu gandeng Kemendagri tingkatkan pengawasan penerimaan negara
KPK tegaskan hibah barang sitaan rampasan atas keputusan Menkeu