Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kepada pejabat Eseleon 1 untuk melakukan evaluasi terkait sistem gaji bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Saya sedang minta terus dari Eseleon 1 terkait untuk melakukan evaluasi terkait sistem pensiun di Indonesia bagaimana untuk meningkatkan dan merefleksikan kebutuhan namun pada saat yang sama bisa sustainable (berkelanjutan)," kata Sri Mulyani, di kantornya, Jakarta, Selasa (12/9).

Dalam pandangan Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, sistem gaji untuk pensiunan PNS di Tanah Air belum maksimal hingga kini. Pensiunan hanya dibayar berdasarkan gaji pokok saja, padahal penerimaan gaji pokok mestinya dengan tunjangan.

"Sehingga pada saat mereka pensiun dia dihitung berdasarkan persentase gaji pokoknya nilainya sangat turun, sehingga memang yang tidak memungkinkan mereka hidup secara normal," katanya.

Dia mengatakan, upaya perbaikan ini juga sudah dimasukkan ke dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018.

"Tujuan perubahan dari gaji pensiun di dalam aparatur sipil negara anggota TNI dan Polri ini yang sekarang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara," jelas dia.

Sebagai menteri keuangan, kata dia, sejak 10 tahun lalu sudah observasi dan merasa memiliki kekhawatiran terkait gaji PNS. Sebab, banyak PNS sekarang mendapat gaji dan tunjangan kinerja, dan sekarang tunjangannya sudah sedemikian besar.

Tambahnya, jika pada saat PNS pensiun hanya dibayarkan berdasarkan gaji pokoknya saja itu tidak berprikemanusiaan yang adil dan beradab.

"Dan ini salah satu menciptakan suatu distorsi, ada pejabat yang beberapa bulan pensiun kena OTT dari KPK, ini apakah untuk sangu pensiun atau apa, saya tidak tahu, namun dengan tanggung jawab yang besar maka ini akan menjadi distorsi sistemik keuangan," tutup dia.