LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. UANG

Sebanyak 14 proyek dikeluarkan dari daftar PSN, total nilai Rp 264 triliun

Darmin menjelaskan, alasan 14 proyek tersebut dikeluarkan dari PSN lantaran diperkirakan tidak bisa memulai proses konstruksinya pada kuartal III-2019.

2018-04-16 19:17:57
Darmin Nasution
Advertisement

Pemerintah Jokowi-JK akhirnya mengeluarkan 14 proyek dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Total nilai dari proyek-proyek tersebut mencapai Rp 264 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, dikeluarkannya proyek dari daftar PSN sudah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu pada kuartal I-2017. Saat itu pemerintah mengeluarkan 15 proyek dari daftar PSN.

"Yang didrop ada 14 kalau yang kuartal 1-2018 ya, saya tidak bawa rincian yang kuartal 1-2017 yang 15 itu. Jadi tadinya di kuartal I-2017 drop tadi berapa 15, sekarang di kuartal I 2018 didrop 14," ujar dia di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4).

Advertisement

Darmin menjelaskan, alasan 14 proyek tersebut dikeluarkan dari PSN lantaran diperkirakan tidak bisa memulai proses konstruksinya pada kuartal III-2019.

"Ada beberapa proyek yang tidak memenuhi syarat bahwa akan ada konstruksi paling lambat kuartal III tahun 2019," ungkap dia.

Sejumlah proyek yang dikeluarkan tersebut di antaranya, kereta api Jambi-Palembang, pembangunan rel kereta api Provinsi Kalimantan Timur, sistem penyediaan air minum regional Mebidang itu di Sumatera Utara. Kemudian, bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara dan kawasan ekonomi khusus Merauke.‎

Advertisement

"Intinya, kita undang menteri terkait kita bahas dengan beberapa kementerian ini dengan perkembangan, yang ada sebenarnya perkembangannya berarti, hampir-hampir tidak ada, itu bisa ada konstruksi nggak paling lambat kuartal III-2019. Kalau menterinya bilang susah deh. Menurut kami cukup masuk akal karena ya nanti pemerintahan berikutnya yang mengevaluasi lagi. Yang sekarang ya sampai dengan ujung dari pemerintahan ini," tandas dia.

Reporter: Septian Deny

Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Darmin sebut harga BBM non-subsidi diatur pemerintah agar tak gaduh di tahun politik
Cerita Menko Darmin tentang penyebab makin seringnya banjir besar di Jakarta
Pemerintah targetkan revisi tata ruang Jabodetabek-Puncak-Cianjur selesai akhir 2018
Menko Darmin : rasio utang RI paling rendah dibanding negara layak investasi lainnya
Menko Darmin beberkan keuntungan pengucuran KUR ke sektor penggilingan padi

(mdk/idr)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.