Rupiah anjlok, BBM & gas naik, saatnya Jokowi rombak menteri ekonomi

Anggota Komisi VII DPR Iskan Qolba Lubis: Ini menterinya terkadang cepat digoyang sama kita (DPR). Tidak konsisten.

2015-04-02 13:36:36

Presiden Jokowi

Menteri-menteri ekonomi kabinet kerja Jokowi-JK jadi kambing hitam memburuknya kondisi perekonomian nasional yang diwarnai kenaikan harga gas elpiji 12 kg, naik turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), terpuruknya nilai tukar Rupiah, tarif angkutan melonjak, hingga gejolak harga bahan pokok.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melihat gejolak perekonomian yang terjadi belakangan ini menjadi momentum melakukan perombakan di jajaran struktur tim ekonomi kabinet kerja. "Dia (Jokowi) memang harus melakukan reshuffle di kabinet ekonomi. Tapi saya ragu apa dia (Jokowi) mampu," kata anggota Komisi VII DPR Iskan Qolba Lubis kepada merdeka.com di Jakarta Kamis (2/4).

Indonesia sedang diserang masalah besar di sektor perekonomian, baik dari eksternal (perekonomian global) dan internal. Strategi dan kebijakan dari menteri ekonomi seharusnya menjadi kunci menangkal persoalan dari eksternal demi menjaga stabilitas perekonomian. Namun dia tidak melihat keberhasilan dari tim ekonomi kabinet kerja Jokowi-JK.

"Tim ekonomi memang tidak baik. Kalau internal baik masalah eksternal akan lebih baik," ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini enggan menyebutkan siapa saja menteri dalam tim ekonomi yang seharusnya 'ditendang' keluar kabinet. Dia hanya heran melihat menteri-menteri ekonomi kabinet kerja yang dinilai labil.

"Ini menterinya terkadang cepat digoyang sama kita (DPR). Perintah dari Jokowi ini, pas di rapat komisi sama kita, terus digoyang dikit, langsung berpihak ke kita. Berarti tidak konsisten," ucapnya.

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, kenaikan harga BBM dan imbasnya pada kenaikan harga sejumlah komoditas serta tarif angkutan, tidak bisa dilepaskan dari kesalahan pemerintahan Jokowi-JK.

Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi memasukkan buruknya mekanisme penetapan harga BBM dalam daftar rapor merah pemerintahan Jokowi-JK. Dia menilai pemerintahan Jokowi-JK sudah kehilangan tajinya.

"Ini akibat buruknya tim ekonomi pemerintah yang terus membebani masyarakat. Dulu masyarakat berharap presiden baru, harapan baru. Tapi kok kayak begini?" kata Tulus.

Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo menuding pemerintah tidak menyiapkan skema atau kebijakan untuk menekan dampak harga BBM yang fluktuatif. Akibatnya, semua komoditas publik mengalami gejolak.

(mdk/noe)