Revisi UU pajak dan retribusi daerah, Sri Mulyani kumpulkan pemda hingga akademisi

2017-09-12 17:17:17

Pajak

Pemerintah tengah merevisi Undang-Undang no.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Tujuannya, untuk mewujudkan basis pajak Indonesia dapat dilakukan secara merata dan berkeadilan, tak hanya di pusat namun juga di daerah.

Hal ini dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Seminar Nasional LPEM UI yang bertajuk Seminar on Local Tax Policies, Administration and Business Climate: Options for Future.

"Perubahan sudah sedemikian banyak, kita perlu mendefinisikan dan memperkuat apa yang disebut kemampuan untuk memajaki di daerah, sehingga masyarakat dan pemda bisa memperluas basis pajaknya," kata Menteri Sri Mulyani di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (12/9).

Untuk itu, Kementerian Keuangan mengundang para akademisi hingga pemerintah daerah untuk mengakumulasi faktor-faktor apa yang akan diubah dalam UU tersebut. Baik dari sisi kebijakannya, administrasinya, atau dari sisi bagaimana meningkatkan dan mendisiplinkan retribusi dan pajak daerah. Juga untuk mendorong kemampuan agar pajak daerah bisa menjadi insentif.

"Seminar ini merupakan series untuk kita menyusun naskah akademis yang bagus sehingga pada saat nanti kita mau menyampaikan revisi ini kita bisa sangat jelas bagian apa yang perlu direvisi dari UU, kenapa, dan apa buktinya bahwa bagian itu perlu," imbuhnya.

Selain itu, seminar ini juga bertujuan agar pemerintah daerah bisa meningkatkan kemampuan dalam mengelola transfer dana dari pusat. Sebab, banyak daerah yang masih bergantung pada transfer ke daerah dalam membangun perekonomiannya.

"Untuk menyeimbangkan peranan dari daerah. Walaupun mereka masih menerima transfer dan bergantung pada transfer daerah. Sampai kemampuan untuk penerimaan pendapatan asli daerahnya yang seimbang dengan kebutuhan kita untuk menciptakan Indonesia yang semua daerah itu bisa maju, relatively sama," jelas Menteri Sri Mulyani.

(mdk/bim)