Resmi Jadi Menkeu, Purbaya Setor Surat 'Resign' dari Ketua Dewan Komisioner LPS
Saat ini, kata Purbaya, posisi Ketua DK LPS belum terisi.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa sudah menyerahkan surat pengunduran diri atau resign dari posisi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hari ini, sebelum dilantik menjadi menteri keuangan.
"Saya sudah resign ketika saya dilantik jadi Menkeu," kata Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9).
Saat ini, kata Purbaya, posisi Ketua DK LPS belum terisi. Namun, penjabat sementara (Pjs) segera akan ditetapkan. "Di sana masih ada anggota DK yang lain yang bisa menjalankan pekerjaan Ketua LPS," tuturnya seperti ditulis dari Antara.
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih dalam reshuffle yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Dalam pelantikan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Pelantikan dan pengangkatan pejabat itu didasari atas Keppres No 86P 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029.
Jejak Karier Purbaya Yudhi Sadewa
Sebelum dipercaya memimpin Kementerian Keuangan, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 3 September 2020 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 58/M Tahun 2020.
Pria kelahiran 1964 ini menempuh pendidikan sarjana bidang Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia kemudian melanjutkan studi di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat (AS), dan berhasil meraih gelar Master of Science (MSc) serta Doktor di bidang Ilmu Ekonomi.
Karier Purbaya di pemerintahan cukup panjang. Sebelum memimpin LPS, ia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2018-2020).
Dia juga pernah menjadi Staf Khusus Bidang Ekonomi di berbagai kementerian, antara lain di Kemenko Maritim (2016-2018), Kemenko Polhukam (2015-2016), serta Kemenko Perekonomian (2010-2014).
Selain itu, ia sempat menjadi Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (2015).