Reformasi Birokrasi Harus Memberikan Dampak Nyata Bagi Masyarakat
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Anas, menyampaikan kepada para aparatur sipil negara (ASN) Provinsi Gorontalo, menyayangkan bila reformasi birokrasi hanya dikaitkan pada kenaikan tunjangan kinerja.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Anas, menyampaikan kepada para aparatur sipil negara (ASN) Provinsi Gorontalo, menyayangkan bila reformasi birokrasi hanya dikaitkan pada kenaikan tunjangan kinerja.
Baginya, reformasi birokrasi adalah melakukan perubahan dan meningkatkan dampak nyata kepada masyarakat dari balik meja para birokrat. Sehingga pelayanan tidak hanya sending saja tetapi making delivered (dirasakan langsung nyata), sebagaimana Presiden Jokowi sampaikan.
"Saya kira bukan seremonial dan lombanya, tapi bagaimana ini menggerakan kita semua untuk memberikan keteladanan dan contoh nyata dan bekerja secara terukur dan strategis sehingga berdampak nyata bagi perubahan organisasi dan pelayanan masyarakat itu harus menjadi target," kata Menteri Anas saat memberikan arahan pada acara BerAKHLAK Award: Pemimpin dan Agen Perubahan Terbaik Tingkat Provinsi Gorontalo, Sabtu (15/10).
Dia menegaskan, Presiden Joko Widodo tidak ingin reformasi birokrasi hanya sebatas tumpukan dokumen, tetapi harus berdampak serta lincah dan inovatif. Perlu diingat, ASN kini memiliki core values BerAKHLAK, yang merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
"Core values itu diharapkan tidak sekadar jadi slogan. Bagaimana mewujudkan BerAKHLAK tadi menjadi budaya berkinerja yang berdampak," tegas Menteri Anas.
Birokrasi yang berdampak adalah satu poin penting dari reformasi birokrasi tematik yang sering digaungkan Menteri Anas. Selain hal tersebut, reformasi birokrasi tematik mencakup birokrasi untuk pengentasan kemiskinan, reformasi tata kelola pemerintahan, birokrasi yang melayani, serta birokrasi kolaboratif.
Sementara itu Pj. Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer mengatakan reformasi birokrasi adalah tools mewujudkan pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
"Kami berharap Gorontalo dapat menjadi pilot percontohan agar pelaksana reformasi birokrasi di daerah ini betul-betul berdampak. Untuk mewujudkan agenda reformasi birokrasi diperlukan SDM aparatur yang BerAKHLAK, yakni ASN yang profesional dengan karakter adaptif, berintegritas dan berkinerja tinggi," kata Hamka.
Adapun penghargaan ini diberikan kepada mereka yang menunjukkan komitmen perubahan searah dengan agenda pelaksanaan reformasi birokrasi pada lingkup pemerintah daerah. "Dengan adanya penghargaan ini kami mendorong lahirnya ASN BerAKHLAK yang bangga melayani bangsa," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Jateng Raih Dua Penghargaan dari BPKP, Ganjar: Reformasi Birokrasi Berjalan
Sidak, Plt Bupati Bogor Kaget Ada Warga Urus KTP Dua Tahun Tidak Selesai
Mendagri Masih Temukan Provinsi Tidak Memiliki Mal Pelayanan Publik
Wapres: Kita Harus Hilangkan Stigma Birokrasi Lambat dan Berbelit-belit
Bupati Jember Lantik Terpidana Korupsi Jadi Pejabat Fungsional
Kemendagri Ingatkan Pemda Segera Lakukan Penyederhanaan Birokrasi