Profil Raja Juli Antoni, Menteri yang Bakal Dipanggil DPR Terkait Banjir dan Longsor di Sumatera
Rapat gelar pendapat (RDP) dengan Raja Juli nantinya mempertanyakan seputar seberapa besar praktik ilegal logingnya hingga menyebabkan kerusakan lingkungan.
Komisi IV DPR RI akan memanggil Kementerian Kehutanan untuk membahas persoalan banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara.
Rapat gelar pendapat (RDP) nantinya mempertanyakan seputar seberapa besar praktik ilegal logingnya hingga menyebabkan kerusakan lingkungan.
"Hari kamis kita panggil RDP dari Kemenhut. Kalau tidak ada illegal logging, nyatanya arus banjirnya bawa lumpur di bawahnya tentu lebih gede yang ke bawa logingnya atau kayu lebih besar," kata Wakil Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari saat di Semarang, Minggu (30/11).
Maka dari itu, dia meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni dan Kepolisian lebih aktif lagi untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terkait penyebab banjir serta longsor, dan dugaan praktik ilegal loging di kawasan tersebut.
"Korban banjir ini tidak bisa lagi terelakkan karena illegal logging atau pembalakan hutan yang berlebihan tentu harus diselidiki," ungkapnya.
Profil Raja Juli Antoni
Raja Juli Antoni mulai menjabat sebagai Menteri Kehutanan sejak Oktober 2024 dalam Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelum menjabat Menteri Kehutanan, Raja Juli merupakan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sejak 2022.
Dia juga berstatus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) pada tahun 2024.
Lahir di Pekanbaru pada 13 Juli 1977, Raja Juli menempuh pendidikan awal di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, Jawa Barat. Dia kemudian melanjutkan studi sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN Jakarta) dan lulus pada tahun 2001 dengan fokus pada Ilmu Alquran dan Tafsir.
Setelah menyelesaikan gelar sarjana, Raja Juli mendapatkan beasiswa Chevening Award dan melanjutkan studi magister di The Department of Peace Studies, Universitas Bradford, Inggris pada 2004.
Raih Gelar Doktor
Raja Juli kemudian meraih gelar doktor dari Universitas Queensland, Australia, dengan beasiswa Australian Development Scholarship (ADS) pada tahun 2010.
Raja Juli aktif dalam dunia politik sejak muda. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode 2000–2002.
Sebelum bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli aktif sebagai politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga 2014. Di PSI, dia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dan menjadi salah satu pendiri partai tersebut.