Presiden Jokowi: Tiap tahun kita kehilangan Rp 35 T karena kemacetan

Presiden meminta ratas LRT kelima ini menjadi yang terakhir agar pembangunan bisa cepat dilaksanakan.

2016-03-29 15:21:21

LRT

Rapat terbatas (ratas) Percepatan Pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Jabodetabek dan Palembang dalam rangka Asian Games ke-18 kembali digelar pada sore hari ini di Kantor Presiden.

Presiden menjelaskan untuk kawasan Jabodetabek, Jakarta merupakan satu-satunya daerah yang belum memulai pembangunan LRT seperti yang direncanakan. Karenanya, dalam ratas ini, Presiden ingin Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan alasannya.

Berdasarkan data yang diterima, ungkap Presiden Jokowi, kemacetan yang terjadi di Jakarta selama satu tahun mengakibatkan kerugian negara sebanyak Rp 28 triliun. Sementara, untuk Bandung ke Jakarta, kemacetan mengakibatkan kerugian sebanyak Rp 7 triliun.

"Inilah yang kita ingin selesaikan. Jadi secara hitung-hitungan makro negara setiap tahun kita kehilangan kurang lebih Rp 35 triliun. Ini mutlak diperlukan pembangunan karena kita tidak ingin kehilangan uang yang percuma karena adanya kemacetan dan saya juga ingin ada integrasi dengan airport," ujar mantan Gubernur DKI ini di Jakarta, Selasa (29/3).

Di samping itu, lanjut dia, ‎percepatan pembangunan ini tentu harus dilakukan karena adanya momentum Asean Games ke-18 yang akan berlangsung pada 2018 mendatang.

Presiden Joko Widodo menegaskan ratas LRT yang kelima ini diharapkan menjadi yang terakhir. "Jangan ada tambahan rapat lagi. Harus rampung semuanya karena kita ingin percepat pembangunan LRT baik yang ada di Jabodetabek maupun di Palembang dan juga di Bandung Raya. Biar ini bisa kita selesaikan semuanya," tegas Presiden Jokowi.

Dalam ratas ini, nampak hadir Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly.

Hadir juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas‎) Sofyan Djalil, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

(mdk/bim)