Adhi Karya tak masalah gagal jadi operator LRT

Merdeka.com - Pemerintah memutuskan untuk tidak menggunakan jasa PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai operator Light Right Transit (LRT) Jabodetabek. Sebab, emiten konstruksi ini belum memiliki pengalaman sebagai operator perkeretaapian.

Sehingga, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan tanggung jawab operator LRT akan diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Menanggapi hal ini, Direktur III Adhi Karya Joko Prabowo mengatakan perseroan telah memiliki legalisasi sebagai operator perkeretaapian. Legalisasi ini telah diperoleh melalui surat badan hukum (SBU) mengenai operator perkeretaapian. Dengan demikian, dalam aspek hukum Adhi Karya telah dapat diberikan tanggung jawab sebagai operator LRT.

"Secara SBU sudah punya badan hukum untuk melaksanakan kereta api. Tapi kita ini pengalaman belum ada, lah wong baru punya (LRT)," ujar dia di Jakarta, Sabtu (12/3).

Kendati demikian, Joko menilai keputusan Kemenhub untuk tidak menggunakan jasa Adhi Karya adalah hal yang wajar. Alasannya, proyek LRT ini merupakan program pelopor sehingga butuh instansi atau lembaga yang telah memiliki pengalaman sebagai operator.

"Bukan larangan, tapi lebih baik bagi pemerintah ntuk tidak ambil risiko. Pemerintah, dalam hal ini Kemenehub melihat risiko kalau ditangani yang belum berpengalaman. Kalau LRT ini kan barang baru," jelas dia.

Sebagai informasi, hingga saat ini pembangunan LRT Jabodetabek masih belum mencapai kata sepakat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih memiliki perbedaan pendapat dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Perbedaan pendapat ini mencakup penggunaan standar kualitas ukuran rel LRT.

Pada satu sisi, Jonan menginginkan agar pembangunan LRT menggunakan standar normal dengan ukuran rel yang lebih besar. Namun, Ahok menginginkan LRT Jakarta nantinya menggunakan standar internasional dengan menggunakan narrow gauge (rel) kecil berukuran 1.067 milimeter. (mdk/sau)