Presiden Jokowi restui politisi PDIP dapat jatah komisaris bank BUMN

Andi Widjajanto: Dalam aturan yang ada, BUMN strategis, direksi dan komisaris utama atas ‎persetujuan presiden.

2015-03-19 20:55:37

BUMN

Sejumlah BUMN melakukan perombakan komisaris dan direksi. Menariknya, terdapat relawan dan politisi yang dulunya menjadi tim sukses atau pendukung Presiden Joko Widodo saat Pilpres 2014 menduduki komisaris dan direksi di sejumlah BUMN tersebut.

Sejumlah politisi partai berlambang banteng moncong putih, mendapat kursi empuk di perbankan milik negara. Sebut saja fungsionaris PDIP yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup Sony Keraf sebagai komisaris BRI. Dewi Rembulan di kursi komisaris Bank Mandiri. Ada pula nama Pataniari Siahaan di jajaran komisaris BNI. Wajar saja jika kondisi ini menimbulkan tanda tanya.

Pihak istana berkilah, sejumlah politisi PDIP ataupun tim sukses Jokowi-JK berhasil duduk di komisaris BUMN setelah melalui berbagai penilaian dan dinyatakan layak.

"Semuanya dilakukan lewat proses penilaian baik di Kementerian BUMN. Arahan presiden itu disesuaikan dengan kebutuhan dari BUMN, dan itu dari potensi yang ada memang harus ada penilaian yang berlaku untuk semua kandidat yang ingin didudukkan di posisi itu," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3).

Ketika ditanya apakah nama-nama tersebut atas usulan dan persetujuan Presiden Jokowi, Andi tidak menampiknya.

"Dalam aturan yang ada, BUMN strategis, direksi dan komisaris utama atas ‎persetujuan presiden. Yang lain, berdasarkan RUPS masing-masing BUMN, yang pengarahnya dari Kementerian BUMN," jelasnya.

Ketika disinggung apakah ada prioritas bagi relawan dan politisi untuk menduduki jabatan komisaris atau direksi, Andi kembali menegaskan bahwa Presiden Jokowi menginginkan penilaian secara transparan.

"Yang diinginkan presiden lakukan penilaian secara profesional sehingga yang duduk di posisi itu betul-betul kompeten," tandasnya.

(mdk/noe)