Presiden Jokowi murka masih ada kementerian gunakan anggaran untuk jalan-jalan

Presiden Jokowi meminta agar menteri kabinet kerja dan pimpinan lembaga memperhitungkan rencana kerja dan anggaran (RKA) dengan matang. APBN harus digunakan untuk kegiatan inti bukan kegiatan pendukung. Dia menginginkan menteri kabinet kerja dan pimpinan lembaga juga paham manajemen keuangan.

2017-12-06 16:48:30

APBN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik keras kinerja menteri kabinet kerja dan pimpinan lembaga. Presiden Jokowi melihat, bawahannya kerap menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak tepat sasaran.

Dia mencontohkan kinerja Kementerian Ketenagakerjaan yang dipimpin Menteri Hanif Dhakiri. Presiden Jokowi menyebut, anggaran pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dialokasikan sebesar Rp 3 miliar, namun hanya Rp 500 juta yang digunakan Kemenaker untuk program prioritas.

"Anggarannya Rp 3 M pemulangan TKI. Biaya pemulangan Rp 500 juta, yang Rp 2,5 miliar ini untuk rapat dalam kantor, rapat luar kantor, rapat koordinasi, perjalanan daerah dan lain-lain," ungkap Presiden Jokowi dengan nada keras saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12).

Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta agar menteri kabinet kerja dan pimpinan lembaga memperhitungkan rencana kerja dan anggaran (RKA) dengan matang. APBN harus digunakan untuk kegiatan inti bukan kegiatan pendukung.

"Hati hati. Sekali lagi jangan fokusnya di kegiatan pendukung tapi kegiatan inti," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menginginkan menteri kabinet kerja dan pimpinan lembaga juga paham manajemen keuangan. Sehingga seluruh alokasi anggaran untuk kementerian dan lembaga bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan.

"Lakukan efisiensi belanja operasional termasuk belanja pegawai, perjalanan dinas, honor dan kegiatan, dan rapat-rapat," ucapnya.

Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan agar menteri kabinet kerja dan pimpinan memperbaiki kualitas kerja. "Sangat kebangetan sekali kalau kita sudah tahu kalau itu keliru, kalau itu salah, masih kita ulang-ulang," katanya.

(mdk/bim)