Presiden Jokowi luncurkan pembayaran zakat melalui agen Laku Pandai

Dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi, saat ini terdapat 328.466 agen Laku Pandai dalam rangka keuangan inklusif ini. Dalam penyelenggaraannya, program ini dilaksanakan oleh 19 bank umum dan 2 bank umum syariah yang tersebar di 508 kabupaten/kota di 34 provinsi.

2017-06-14 15:25:53

OJK

Presiden Joko Widodo meluncurkan pembayaran zakat melalui Agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai), Rabu (14/6) pagi di Istana Negara. BAZNAS bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan inklusi zakat dalam program penghimpunan zakat melalui agen Laku Pandai sebagai salah satu inovasi dalam pengembangan zakat Indonesia.

Ketua Dewan Koisioner OJK, Muliaman Hadad mengatakan, Zakat memiliki keterkaitan dengan inklusi keuangan karena zakat dan inklusi keuangan memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan.

"Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, OJK dan BAZNAS telah menandatangani Nota Kesepahaman dan perjanjian kerja sama mengenai sinergi pengembangan inklusi zakat dengan program literasi dan inklusi keuangan," kata Muliaman Hadad.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan potensi zakat secara lebih luas dengan menyediakan akses yang lebih tersebar dan menyediakan cara yang lebih mudah, khususnya dengan memanfaatkan berbagai layanan keuangan.

"Laku Pandai ini juga telah digunakan untuk proses penyaluran bantuan sosial, saat ini terdapat 1.660 agen Laku Pandai yang juga merangkap sebagai agen e-warung dengan setiap agennya melayani kurang lebih 100 keluarga penerima manfaat," jelas Muliaman.

Dengan pemanfaatan agen Laku Pandai dalam pelaksanaan zakat ini diharapkan memilki beberapa manfaat, pertama mempermudah proses pembayaran zakat dari para pembayar zakat (Muzakki) dan membantu proses penyaluran zakat kepada penerima zakat di wilayah setempat. Kedua, menyediakan sejumlah akses pembayaran dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang lebih luas dengan jumlah titik agen Laku Pandai yang cukup banyak.

Ketiga, meningkatkan inklusi keuangan masyarakat dengan membuka akses dan produk layanan keuangan bagi para muzakih dan mustahik. Keempat, memperluas fungsi Laku Pandai untuk melakukan edukasi keuangan, terutama bagi agen yang memenuhi syarat untuk bersama-sama melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bambang Sudibyo mengatakan bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat berarti negara ikut serta dalam hal pengumpulan zakat.

"Maka, zakat baik pengumpulannya maupun pendistribusiannya sudah menjadi urusan negara," kata Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo dalam laporannya seperti dikutip dari laman Setkab.

(mdk/idr)