Presiden baru diminta fokus benahi infrastruktur daerah

Banyak kendala pembangunan infrastruktur, mulai dari pendanaan sampai pembebasan lahan.

2014-04-11 21:29:00

infrastruktur

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas telah membuat draf awal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2015 secara teknokratik. RAPBN 2015 dibuat semacam naskah akademik yang menekankan pembangunan daerah dan infrastruktur.

"Bappenas memang mengusulkan ke periode mendatang untuk pembangunan daerah dan infrastruktur," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana di kantornya, Jakarta, Jumat (11/4).

Diakui Armida, tidak mudah untuk fokus menggenjot pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. Sebab, banyak kendala seperti mulai dari pendanaan, pembebasan lahan, penyusunan studi kelayakan atau Feasibility Study (FS) hingga analisa dampak lingkungan atau Amdal.

Pembangunan infrastruktur membutuhkan dana besar. Uang negara tidak mungkin mampu memenuhinya. Sempat ada ide untuk melibatkan perusahaan BUMN. Dalam pandangan Armida, itu bisa dilakukan. Namun sumber pendanaan tidak bisa hanya mengandalkan BUMN. Sebab, BUMN punya rencana bisnis sendiri.

"Kalau mengandalkan BUMN tidak bisa karena punya segmen sendiri," ucapnya.

Armida menuturkan, BUMN memiliki total Operational Expenditure (Opex) dan Capital Expenditure (Capex) hampir sama dengan APBN. Belanja modal BUMN hampir sebesar Rp 200 triliun.

"BUMN signifikan bagi kita. Sejak ada MP3EI, BUMN investasinya terarah, ini mesti dilanjutkan oleh pemerintah yang akan datang," jelasnya.

Untuk kendala teknis, yang utama masih soal sulitnya pembebasan lahan. "Nomor satu yang harus dibenahi terlebih dulu tata ruang, yakni tata ruang dari Pemda. Revisi tata ruang perda itu memberikan ruang dalam kaitan dengan pembebasan lahan, memang masalah kita gitu," ucapnya.

Untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan dalam beberapa tahun terakhir, Armida menyebutkan sejauh ini ada perkembangan dan peningkatan signifikan. Dia berharap pembangunan infrastruktur baik bandara, pelabuhan maupun kereta tidak 100 persen berasal dari APBN.

(mdk/noe)