Prabowo Soal Penguasaan Asing Saat DNI Direvisi: Apa yang Tersisa Buat Indonesia?

Pemerintah melakukan revisi daftar negatif investasi. Adanya perubahan itu membuat Penanaman Modal Asing di Indonesia semakin luas pada beberapa bidang usaha baru. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, turut mengomentari hal tersebut. Dia mengaku sedih jika asing bisa 100 persen masuk ke sektor usaha di RI.

2018-11-21 13:41:27

Capres Prabowo

Pemerintah melakukan revisi daftar negatif investasi (DNI). Adanya perubahan itu membuat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia semakin luas pada beberapa bidang usaha baru.

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, turut mengomentari hal tersebut. Dia mengaku sedih jika asing bisa 100 persen masuk ke sektor usaha di Indonesia.

"Saya sedih kalau asing masuk kepada setiap sektor. Apa yang tersisa buat Indonesia?," kata Prabowo saat ditemui dalam acara Indonesia Economic Forum bertajuk Connecting Indonesia, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (21/11).

Kendati demikian, Prabowo enggan mengomentari lebih jauh mengenai akan dicoretnya 54 sektor usaha dari DNI. Dia mengaku masih akan mempelajari mengenai penghapusan hal tersebut.

"Saya bingung, hari ini begini, besok begitu. Versi ini bilang 54 sektor, lalu versi lain bilang 28 sektor, saya bingung, saya mau mempelajari itu lebih lanjut," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, mengatakan banyak manfaat yang didapat ketika asing berinvestasi di Indonesia. Salah satunya peningkatan pengetahuan.

"Jadi, kita akan mendapat manfaat dari transfer teknologi, peningkatan pengetahuan dan keahlian tenaga kerja, serta perluasan jaringan usaha," imbuhnya.

Industri rokok kretek salah satu sektor yang masuk ke dalam daftar revisi DNI. Bukan cuma Industri Rokok Kretek, sektor usaha rokok putih juga bisa sepenuhnya dikelola pihak asing.

Selanjutnya adalah industri Crumb Rubber salah satu bidang usaha yang masuk revisi DNI. Bidang usaha ini masuk DNI karena selama tahun 2012-2016 industri tersebut hanya bertambah satu unit saja, dari 201 perusahaan menjadi 202 perusahaan.

"Jadi, relaksasi DNI ini terbuka untuk PMA dan PMDN, kemudian ada yang khusus untuk UMKM dan ada juga yang asing dibatasi. Yang dibuka karena tidak ada investasi dalam tiga tahun terakhir atau investasi tidak signifikan," kata Menteri Airlangga.

Sektor usaha pelatihan kerja juga bisa dikuasai asing pengelolaannya. Di dalam negeri, minat investasi sektor ini memang kecil.

(mdk/bim)