LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. UANG

Prabowo-Sandi Klaim Bisa Bangun Infrastruktur Tanpa Utang, Ini Respons Pemerintah

Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjanji akan membangun infrastruktur tanpa membebani anggaran dengan utang. Hal itu dilakukan apabila dirinya diamanahkan menjadi pemenang pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

2018-12-10 20:22:27
Utang
Advertisement

Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjanji akan membangun infrastruktur tanpa membebani anggaran dengan utang. Hal itu dilakukan apabila dirinya diamanahkan menjadi pemenang pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Merespon itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menegaskan dana pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi-JK salah satunya didapat dari investasi beberapa pihak swasta.

"Infrastruktur itu bentuknya bukan utang. Dia investasi, swastanya. Ngerti ga?," kata Menko Darmin saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (10/12).

Advertisement

"Jadi kalau kamu lihat proyek strategis nasional, mungkin APBN-nya cuma 10-11 persen. yang dari BUMN-BUMD 36 persen, swasta 51 persen. Jadi ya, dan itu bukan utang. Dia investasi, dia ambil resiko di situ. Kalau sukses dia untung, kalau kurang sukses ya untungnya sedikit. Kita tidak minjam, dia investasi di kita," tambahnya.

Sebelumnya, di tempat terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam membangun infrastruktur pemerintah tidak hanya mengandalkan utang saja, namun ada beberapa skema khusus dalam pembangunan infrastruktur, termasuk dengan melibatkan pihak swasta.

"Kita sudah juga melakukan beberapa hal apakah itu menggunakan pure (murni) APBN apakah APBN, APBD, tadi juga DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik dan kita juga gunakan KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha). Bahkan, Bappenas punya PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah). Jadi itu semua adalah mekanisme yang dikatakan kalau menggunakan ekuitas, maka itu tidak melakukan melalui utang," papar Menteri Sri Mulyani.

Advertisement

Baca juga:
Menteri Rini Kesal Banyak Pihak Permasalahkan Utang BUMN
Sri Mulyani Pantau Ketat Utang BUMN Rp 5.217 Triliun, Ini Alasannya
Kemenkeu: Kita Setop Utang Baru di Desember 2018
Kritikan Prabowo dan Sindiran Jokowi
Biayai APBN 2019, Kemenkeu Terbitkan Surat Utang USD 3 Miliar
BUMN Pastikan Utang Perusahaan Pelat Merah Masih Aman
Penjelasan Lengkap Kementerian BUMN Soal Utang Tembus Rp 5.217 triliun

(mdk/bim)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.