Prabowo di WEF Davos: Kami Telah Menutup 1.000 Tambang Ilegal
Pemerintah Indonesia telah menindak tegas dengan menutup 1.000 tambang ilegal sebagai upaya penegakan hukum terhadap pengusaha yang melanggar aturan.
Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah tegas dengan menutup 1.000 tambang ilegal sebagai upaya penegakan hukum terhadap para pengusaha yang melanggar aturan. Pengumuman ini disampaikan dalam forum World Economic Forum (WEF) yang berlangsung di Davos pada Kamis, 22 Januari 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa masih terdapat 164 perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan penutupan tambang ilegal lainnya masih terbuka lebar.
"Kami juga telah menutup 1.000 tambang ilegal, dan kami bertekad untuk terus menegakkan hukum," tegasnya dalam forum tersebut.
Selain itu, Prabowo menambahkan bahwa pemerintah baru saja menyita 1,01 juta hektare konsesi pembalakan kayu dari pihak-pihak yang melanggar hukum lingkungan. Tindakan tersebut dianggap sebagai langkah yang penting, terutama dalam mengatasi dampak banjir yang terjadi di Sumatera pada bulan Desember lalu.
"Jika digabungkan dengan empat juta hektare perkebunan ilegal yang telah disita sebelumnya, maka sesungguhnya kami telah melakukan upaya penegakan hukum kehutanan yang paling berani dan paling tegas dalam sejarah Indonesia, dan mungkin juga di dunia," ujarnya. Menurutnya, semua langkah ini diambil karena tidak ada iklim investasi yang sehat tanpa adanya kepastian penegakan hukum yang adil.
Dalam forum itu, Prabowo menegaskan bahwa supremasi hukum harus mengedepankan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi. Ia ingin menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang adil, yang menuntut adanya penegakan hukum yang konsisten. Pasalnya, penegakan hukum bukanlah hal yang mudah dan sering kali tidak populer di kalangan pemilik kepentingan besar.
"Ini bukan hal yang mudah. Ini juga tidak populer di kalangan pemilik kepentingan besar dan kuat," tegasnya, menandakan bahwa komitmen ini memerlukan keteguhan dan kemauan politik yang kuat.
Greedonomics
Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan istilah Greedonomics di hadapan para pemimpin dunia dalam acara World Economic Forum (WEF) 2026 yang berlangsung di Davos, Swiss, pada hari Kamis, 22 Januari 2026.
Di dalam negeri, ia pernah menggunakan istilah Serakahnomic, sebagai sindiran terhadap sistem ekonomi yang didominasi oleh segelintir orang yang serakah dan terlibat dalam praktik usaha ilegal. Prabowo juga mengingat kembali awal pemerintahannya yang berhasil mengungkap kasus korupsi terkait penyalahgunaan pengelolaan bahan bakar minyak (BBM) dan menyita 4 juta hektare perkebunan sawit yang beroperasi secara ilegal.
Dalam sambutannya, Prabowo menyatakan, "Sungguh menakjubkan, saya menyebut ini usaha bebas, saya menyebut ini bukan pasar bebas, saya menyebutnya secara terbuka 'Greedonomics'. Ekonomi keserakahan, ekonomi dari praktik-praktik rakus."
Ia juga mengaitkan istilah robber barons yang terkenal di beberapa negara pada abad ke-19 dengan konsep greedonomics. Menurutnya, tidak ada iklim investasi yang dapat terbentuk tanpa adanya kepastian penegakan hukum yang adil.
Presiden menegaskan bahwa tidak ada investor yang akan datang ke negara yang tidak mematuhi hukum. Oleh karena itu, ia bertekad untuk memastikan bahwa penegakan hukum harus diutamakan di atas kepentingan pribadi, bahkan korporasi sekalipun.
Pengusaha Rakus
Prabowo menegaskan bahwa ada pengusaha yang dianggapnya rakus dan tidak merasa perlu menghormati kedaulatan pemerintah Indonesia. Mereka bahkan berpikir bisa membeli pejabat pemerintah.
"Saya mendapat laporan bahwa beberapa dari orang-orang ini dalam pertemuan mereka mengatakan, 'Oh, tidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli.' Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba membeli pejabat dari pemerintahan saya. Mereka akan terkejut," kata Prabowo.
Selanjutnya, Kepala Negara menjelaskan bahwa pemerintah telah menyita 4 juta hektare lahan perkebunan sawit ilegal dan menutup 1.000 lokasi tambang ilegal. Selain itu, izin 28 perusahaan yang mengembangkan perkebunan di hutan lindung telah dicabut, dengan total luas lahan mencapai 1,01 juta hektare. Prabowo menekankan bahwa pemerintahannya akan melawan praktik korupsi dengan tegas dan transparan. Dia mengakui bahwa korupsi adalah masalah serius yang dihadapi Indonesia.
"Seperti halnya seseorang yang menghadapi penyakit, kita harus berani mengakui penyakit yang kita derita. Kami bertekad untuk memerangi korupsi ini secara langsung. Ini menantang, tidak banyak orang percaya kita bisa melakukannya, tetapi kita tidak punya pilihan, saya tidak punya pilihan. Saya telah dilantik, saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum," tandas Prabowo.