LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. UANG

PPATK bantu Menteri Susi buru perusahaan nakal pencuri ikan

Menteri Susi mengklaim langkah ini sebagai bagian dari upaya melindungi nelayan Indonesia.

2015-01-05 14:19:35
PPATK
Advertisement

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memantau transaksi bisnis industri kelautan dan perikanan Indonesia. Kerja sama ini ditandatangani langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Kepala PPATK Muhammad Yusuf.

"Tambah lagi yang melindungi nelayan Indonesia," ucap Susi dalam acara penandatangan di Kantor KKP, Jakarta, Senin (5/1).

Yusuf mengatakan kerja sama ini pertama dalam sejarah Indonesia. Selama ini sektor perikanan dan kelautan Indonesia masih luput dari pantauan PPATK. "Ini sejarah baru dan harapkan bisa memberikan kontribusi Indonesia lebih baik," kata Yusuf.

Advertisement

Yusuf optimis, kerja sama ini akan membawa perubahan lebih baik kepada ekonomi Indonesia khususnya sektor perikanan. Yusuf mengaku bangga bisa bekerja sama dengan Menteri Susi yang dianggap berani memberantas ilegal fishing.

"Kerja sama PPATK dengan KKP, dan saya melihat kinerja Ibu Susi selama ini. Memang sebelumnya PPATK penasaran dengan transaksi di sektor kelautan ini, selama ini belum ada tentang kelautan dan perikanan" tambahnya.

Yusuf menjanjikan, dengan kerja sama ini pihaknya akan ikut berperan memburu perusahaan nakal di bisnis sektor kelautan dan perikanan. "Kalau nanti dari MoU data praktik ilegal fishing di laut kami bisa menelusuri kita bisa menentukan siapa saja terlibat termasuk siapa perusahaan terlibat. Dan ini perusahaan bisa dirampas," ucapnya.

Advertisement

Baca juga:
PPATK temukan 20 rekening gendut milik kepala daerah
Mendagri akan ke KPK klarifikasi kepala daerah berekening gendut
Eks Gubernur Sultra & Bupati Klungkung Bali berekening gendut
Kejagung bidik 8 kepala daerah terindikasi berekening gendut
PPATK lapor 10 transaksi mencurigakan 'orang besar' ke Kejagung
KPK dan PPATK bakal dilibatkan dalam seleksi calon hakim MK

(mdk/noe)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.