Pertumbuhan ekonomi RI 2017 lebih rendah dibanding tahun ini
Pertumbuhan ekonomi RI 2017 dipatok 5,1 persen, sedangkan tahun ini ditargetkan mencapai 5,2 persen.
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Rabu (7/9) menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo serta perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Rapat ini akan membahas perihal pengesahan asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah (R-APBN) 2017.
Dalam rapat yang berjalan alot selama tiga jam tersebut, pemerintah bersama Komisi XI DPR dan Panja akhirnya menyepakati pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,1 persen. target pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah dibanding APBN 2016 yang dipatok 5,2 persen.
"Pertumbuhan ekonomi disepakati 5,1 persen," ujar Ketua Komisi XI DPR, Melchias Marcus Mekeng, di Ruang Rapat Komisi XI Gedung DPR, Jakarta.
Marcus menegaskan, walau sempat ada silang pendapat antara pemerintah dengan DPR, kesepakatan pertumbuhan ekonomi akhirnya disetujui.
"Pertumbuhan ekonomi yang diajukan pemerintah adalah 5,3 persen dan rapat komisi XI menyepakati 5,05-5,2 persen," tuturnya.
Berikut asumsi makro dalam RAPBN 2017 yang telah disepakati:
1. Pertumbuhan ekonomi 5,1 persen dari sebelumnya yang diusulkan dalam nota keuangan sebesar 5,3 persen.
2. Inflasi 4 persen.
3. Nilai tukar rupiah sebesar Rp 13.300 per Dollar.
4. Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan adalah 5,3 persen.
5. Tingkat pengangguran 5,6 persen.
6. Kemiskinan sebesar 10,5 persen.
7. Gini Ratio 0,39.
8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,1.
Baca juga:
Komisi XI DPR sodorkan angka lebih rendah pertumbuhan ekonomi 2017
Sri Mulyani dan Agus Marto rapat dengan DPR bahas RAPBN 2017
Lifting minyak dipatok 815.000 bph pada 2017
Rawan diselewengkan, Fitra tolak dana aspirasi di RAPBN 2017
Anggaran kerap sisa, belanja KemenBUMN 2017 dipotong Sri Mulyani
DPR bentuk 4 panitia kerja bahas RAPBN 2017
Strategi Menkeu Sri Mulyani agar penyaluran subsidi tepat sasaran