Strategi Menkeu Sri Mulyani agar penyaluran subsidi tepat sasaran
Merdeka.com - Pemerintah, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, menurunkan alokasi subsidi sebesar Rp 2,9 triliun yakni dari Rp 177,8 triliun pada APBN Perubahan 2016 menjadi Rp 174,9 triliun. Tahun depan, pemerintah mengklaim punya cara agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.
Seperti diketahui, permasalahan subsidi selama ini masih berkutat pada implementasinya yang tidak tepat sasaran sehingga membebani anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan menggunakan basis data terpadu yang telah dimutakhirkan (Pemutakhiran Badis Data Terpadu/PBDT 2015).
"Dengan PDBT 2015, kita akan melihat dan menganalisis hingga 40 persen masyarakat termiskin di Indonesia, lengkap dengan nama, alamat, dan karakteristik rumah tangga," kata Menteri Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (30/8).
Di sisi lain, penggunaan teknologi yang lebih maju, seperti kartu dan smartcard, akan terus diupayakan untuk dapat memperbaiki akurasi, efisiensi, dan efektivitas pemberian subsidi. Kebijakan ini juga akan didukung dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada rumah tangga sasaran penerima subsidi.
"Koordinasi dan kerjasama dari semua pihak terkait, seperti pemerintah pusat, pemerintah darrah, BUMN, dan masyarakat juga akan terus dilakukan," imbuhnya.
Seperti diketahui, dari subsidi energi, pemerintah mengalokasikan Rp 48,6 triliun untuk subsidi listrik dalam RAPBN 2017, menurun dari APBNP 2016 sebesar Rp 50,7 triliun. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 42,3 triliun untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), menurun dari APBNP 2016 sebesar Ro 43,7 triliun.
Untuk subsidi nonenergi, Rp 10,3 triliun dialokasikan untuk subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP); Rp 19,8 triliun untuk subsidi pangan; Rp 15,8 triliun untuk subsidi bunga kredit program; Rp 4,3 triliun untuk subsidi public service obligation (PSO); Rp 1,3 triliun untuk subsidi benih; dan Rp 31,2 triliun untuk subsidi pupuk.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaLayanan ini sangat memiliki dampak yang positif karena adanya angkutan yang menjangkau daerah terdepan, terpencil, terluar dan perbatasan.
Baca SelengkapnyaAnggaran Perlinsos tidak hanya dikelola oleh Kementerian Sosial.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaPenyerahan ini dilakukan Mentan usai meninjau pertanaman padi di Desa Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
Baca SelengkapnyaUsai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca Selengkapnyakegiatan yang saat ini diblokir (catatan halaman IV A DIPA) dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir Semester I TA 2024.
Baca SelengkapnyaMentan Andi Amran Sulaiman dalam memperjuangkan penambahan alokasi pupuk subsidi hingga Rp 28 triliun.
Baca SelengkapnyaIsu mundurnya Sri Mulyani dari Menteri Keuangan dinilai hanya โdigorengโ pihak tertentu
Baca Selengkapnya