Pertamina undang swasta wujudkan program BBM satu harga

Pertamina undang swasta wujudkan program BBM satu harga. Swasta bisa menggandeng Pertamina untuk menjadi Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) atau membangun tangki minyak di seluruh penjuru daerah. Untuk saat ini, Pertamina baru menerapkan kebijakan BBM satu harga di Karimun Jawa.

2016-11-01 20:16:31

Pertamina

PT Pertamina mengajak partisipasi swasta dalam menyukseskan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Swasta bisa menggandeng Pertamina untuk menjadi Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) atau membangun tangki minyak di seluruh penjuru daerah.

"APMS-nya itu sama dengan SPBU, kan ada swastanya. Mengenai storage, supaya unuk mengamankan cadangan di daerah-daerah terluar itu, siapa yang membangun storage bisa swasta bisa Pertamina," jelas Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (1/11).

Untuk saat ini, Pertamina baru menerapkan kebijakan BBM satu harga di Karimun Jawa. Kedepan, wilayah lain yang sedang disasar ialah Kalimantan Utara dan Maluku Utara.

"Untuk Karimun Jawa kita bisa realisasikan Oktober. Itu juga langsung di sana nanti di Kalimantan Utara, nanti juga di Maluku Utara. Kita sedang data semuanya," katanya.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Ignasius Jonan menargetkan pemberlakuan kebijakan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Indonesia efektif mulai 2017.

"Pelaksanaan kebijakan ini akan efektif berjalan tahun depan setelah peraturannya selesai dibuat," kata Jonan dalam keterangannya di Jakarta.

Menurut Jonan, arahan Presiden Joko Widodo untuk membuat satu harga BBM di seluruh Indonesia merupakan terobosan yang luar biasa. "Harga BBM dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote akan sama semua, sehingga saudara-saudara kita di seluruh Indonesia dapat menikmati harga BBM yang sama," katanya.

Jonan berjanji akan menindaklanjuti arahan Presiden dengan segera mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM sebagai payung hukum kebijakan satu harga tersebut. Regulasi sebagai petunjuk teknis tersebut akan dibuat secara adil.

"Apakah akan ada kewajiban badan usaha membangun SPBU di luar Jawa? Kalau hanya bangun di Jawa atau daerah padat penduduk, tidak fair juga. Atau, apakah memakai skema subsidi silang?" katanya.

(mdk/bim)