Perpanjangan PPKM Dinilai Makin Tekan Masa Depan Kelangsungan Usaha

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta meminta kepada pemerintah agar tidak memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Mengingat perpanjangan PPKM tersebut tentu akan menimbulkan ketidakpastian bagi pengusaha.

2021-08-01 17:00:00

PPKM

Ketua Umum DPD Hippi Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, jika PPKM diperpanjang dampaknya akan mencekam masa depan kelangsungan usaha. Sebab bagi sektor usaha seperti pariwisata beserta turunannya ritel, aneka jasa, transportasi, pusat hiburan, UKM, posisi arus kas-nya juga sudah darurat.

"Dari sisi pengusaha tentu berharap tidak diperpanjang sehingga ada kelonggaran baru yang memungkinkan aktvitas bisnis bergairah kembali. Kalau masih diperpanjang akan semakin mencekam akan masa depan kelangsungan usahanya," kata Sarman saat dihubungi merdeka.com, Minggu (1/8).

Hal ini berbeda jika pemerintah tak mengambil kebijakan memperpanjang PPKM. Pelaku usaha akan siap memulai aktivita usaha/bisnis dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Kita pelaku usaha akan komitmen untuk melaksanakan prokes ketat karena kita sangat berharap tidak terjadi lagi kasus Covid-19 yang memaksa pemerintah memberlakukan kembali PPKM," jelas dia.

Di sisi lain pengusaha juga berharap agar pemerintah mempercepat proses vaksinasi bagi masyarakat khususnya di Pulau Jawa dan Bali yang merupakan wilayah penggerak ekonomi nasional. Tak juga kalah penting pemerintah juga harus membuat regulasi skema pinjaman modal yang lebih mudah diakses dunia usaha

Karena dengan kondisi dunia usaha tahun 2020 dan tahun ini jika memakai skema perbankan murni tentu agak sulit dipenuhi pelaku usaha. Dengan adanya skema tersebut diharapkan akan semakin mempercepat pemulihan ekonomi nasional karena pelaku usaha lebih mudah mendapat tambahan modal.

Kemudian untuk menjaga konsumsi rumah tangga/daya beli masyarakat, pengusaha juga mendorong pemerintah agar berbergai bantuan langsung tunai disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran. Dan pemerintah harus menjaga stabilitasi harga pokok pangan.

"Dengan adanya pertumbuhan konsumsi rumah tangga maka akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dikuartal III dan IV 2021," pungkasnya.

(mdk/azz)