Per 1 Juni, layanan investasi 3 jam BKPM cetak 44.400 tenaga kerja

BKPM telah memfasilitasi 59 investor perusahaan senilai Rp 137,5 triliun.

2016-06-09 12:20:28

BKPM

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, per 1 Juni 2016, layanan investasi 3 jam di pelayanan terpadu satu pintu pusat telah memfasilitasi 59 investor perusahaan senilai Rp 137,5 triliun. Angka ini mampu menyerap sebesar 44.400 tenaga kerja.

"Angka tersebut tentu positif karena merupakan kontribusi dari 59 perusahaan. Artinya kalau tahap awal diisyaratkan minimal Rp 100 miliar, banyak investor yang difasilitasi nilainya jauh di atas Rp 100 miliar," jelas Kepala BKPM Franky Sibarani, di Jakarta, Kamis (9/6).

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Lestari Indah menambahkan layanan investasi tiga jam dibuat untuk memberikan tiga kepastian dari investor. "Kepastian untuk memulai usaha. Kemudian kepastian kerja. Serta kepastian impor mesin," jelasnya.

Produk-produk perizinan yang akan diberikan pada investor layanan izin investasi 3 jam adalah adalah izin investasi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akta Pendirian Perusahaan dan SK Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), dan Nomor Induk Kepabeanan (NIK).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa pemerintahannya telah mengubah aturan terkait izin investasi dan usaha. Jokowi ingin menggenjot pembangunan tanpa ada aturan yang menyulitkan.

Jokowi secara tegas menjamin izin usaha dan investasi selesai dalam satu hari. Hal ini berbeda jauh dibanding pemerintah sebelumnya yang membutuhkan waktu hingga 6 bulan

"Perizinan saya jamin satu hari selesai. Karena ini sudah zaman maju. Dulu izin bisa 6 bulan sekarang malah bisa 3 jam," kata Jokowi saat menutup acara Indonesia Investment Week yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, di JIExpo Kemayoran.

Dengan demikian, Jokowi berharap pemerintah daerah bisa terus mengembangkan usaha daerah dan tidak melulu bergantung pada ekspor komoditas sebagai pendapatan utama. Usaha daerah tersebut salah satunya adalah hilirisasi.

"Sehingga memasarkan daerah itu jangan sampai kita mengangkat komoditas. Memasarkan harus ke industrialisasi dan hilirisasi. Antar daerah kita mau bersaing sehat," tutup Jokowi.

(mdk/bim)