Penurunan harga gas disebut tak sesuai harapan Presiden Jokowi

Penurunan harga gas disebut tak sesuai harapan Presiden Jokowi. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan penurunan harga gas merupakan langkah yang baik dalam meningkatkan produksi industri. Komaidi menegaskan keputusan dalam Permen 40 tahun 2016 penengah atas keinginan berbagai pihak.

2016-12-11 16:30:00

Gas Bumi

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan penurunan harga gas merupakan langkah yang baik dalam meningkatkan produksi industri. Namun, dirinya melihat kisaran yang dicanangkan tidak sesuai dengan harapan pelaku industri dan juga Presiden.

"Satu tidak sesuai dengan ekspektasi teman teman industri yang tentu lebih rendah dari itu. Presiden juga menginginkan lebih rendah dari pada itu," ujar Komaidi dalam diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (11/12).

Akan tetapi, Komaidi menegaskan keputusan dalam Permen 40 tahun 2016 menjadi penengah atas keinginan berbagai pihak. Sebab, dia memahami pemerintah juga harus memperhatikan pelaku usaha di hulu.

"Tapi apa yang telah tertuang dalam permen 40 tahun 2016 ini merupakan titik tengah karena pemerintah juga perlu memperhatikan temen teman di sekitar hulu. Kalau terlalu murah juga, hulu migasnya tidak berkembang," ungkap Komaidi.

Selain itu, Komaidi mengatakan penetapan harga gas juga mempertimbangkan iklim investasi. Mengingat di tengah kondisi pelemahan ekonomi saat ini minat investasi di bidang minyak dan migas menurun secara signifikan.

"Tahapannya sebenarnya bukan cuma di harga tapi masalah masalah lain seperti perizinan dan sebagainya. Ditambah harganya tidak terlalu menarik, mereka akan hengkang dari Indonesia. Saya kira itu yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah," imbuh Komaidi.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan harga gas bumi pada untuk tiga industri yakni petrokimia, pupuk dan baja dipatok sebesar USD 6 per MMBtu. ESDM menilai harga tersebut ideal bagi keberlangsungan ketiga industri tersebut.

Kedepannya, beleid tersebut akan diawasi pemerintah setiap tiga bulan sekali diikuti dengan evaluasi setip tahunnya dengan pertimbangan perekonomian dalam negeri. "Harapannya, ini bisa menggairahkan investasi dalam negeri," pungkas Menteri Jonan.

(mdk/bim)