Pengusaha sebut Presiden Jokowi perlu cabut subsidi BBM, ini sebabnya

Ketua Kamar Dagang Indonesia, Rosan P Roeslani, mengatakan pencabutan subsidi BBM saat ini perlu dilakukan untuk menjaga defisit transaksi berjalan. Di mana, selama ini BBM memiliki porsi besar dalam mendorong defisit. Meski demikian, dia meminta pemerintah hati-hati jika mengambil keputusan ini.

2018-09-14 20:23:01

BBM Subsidi

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) masih bertahan dikisaran Rp 14.800an per USD. Pemerintah pun disarankan agar mencabut subsidi energi, terutama Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Menurut kami, ujungnya harus dilepas karena itu salah satu yang berkontribusi terbesar," ujar Rosan saat ditemui di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (14/9).

Meski demikian, dia meminta pemerintah hati-hati jika mengambil keputusan ini. Sebab, jika subsidi BBM dicabut maka inflasi pasti akan naik dan mempengaruhi daya beli masyarakat.

"Mungkin harus dibuat analisanya dulu, kalau ini dilepas seperti apa, kalau tidak seperti apa. Tapi mungkin mesti dilepas. Kalau dilepas, pasti inflasi nanti akan naik, ini yang harus disikapinya seperti apa, karena akan pengaruhi daya beli, tapi menurut saya tetap harus dilepas," jelasnya.

Rosan mengibaratkan pengendalian defisit transaksi berjalan dengan mengobati penyakit manusia. Ketika sakit maka obat pereda wajib diberikan, namun untuk mengobati jangka panjang perlu suatu tindakan yang lebih baik.

"Tapi kan semua kebijakan, kenaikan suku bunga itu kan panadol doang, untuk turunkan panasnya saja. Tapi harus ada kebijakan pahit tapi dampaknya terus berkesinambungan. Sekarang begini, ini kalau sakit, dampaknya jadi kita semua yang sakit, bukan hanya pemerintah saja atau sebaliknya," jelasnya.

"Kalau pun ini kebijakan yang kurang populer, tapi kan untuk kebaikan kita semua, kebijakan itu harus diambil, meski akan berdampak ke pengusaha juga. Mungkin pengusaha nantinya ada yang bisa menerima, ada yang tidak, tapi kan wajar saja," tandasnya.

(mdk/bim)