Pengamat Khawatir Program Kartu Prakerja Jokowi Hanya Janji Manis

Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal Hastiadi menilai program Kartu Pra Kerja Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) tidak direncanakan secara matang. Mengingat, jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi.

2019-03-05 17:01:22

Capres Jokowi

"Nah cuma ini juga harus hati-hati juga. Jumlah pengangguran kita kan sekitar 7 juta orang. Nah ini uangnya dari mana? gitu," katanya saat dihubungi merdeka.com, Selasa (5/3).

Fithra justru khawatir adanya program Kartu Pra Kerja Jokowi hanya sebatas janji manis kampanye saja. Padahal, untuk bisa menyelesaikan permasalahan pengangguran di Indonesia banyak prioritas lain yang perlu didorong dan ditingkatkan.

"Di satu sisi memang kita melihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini seakan menjawab memang kebutuhan, atau kesulitan, atau data dilapangan bahwa lulusan SMK malah menempati porsi pengangguran yang terbesar. Namun masalahnya untuk mengantisipasi pengangguran justru butuh hal yang struktural. Artinya harus ada reformasi ketenagakerjaan," bebernya.

Fithra mencontohkan, di Negara Jerman mereka memang memiliki semacam kartu asuransi untuk para pengangguran. Namun, itu semua bisa dilakukan lantaran pemerintahannya sudah lebih dulu melakukan reformasi sistem ketenagakerjaannya.

"Nah kalau kita kan ujug-ujug, tiba-tiba saja ada model seperti ini Kartu Prakerja dan lain-lain, idenya bagus tapi pada pelaksanaannya sangat sulit," ungkapnya.

Dia membeberkan yang menyebabkan pengangguran di level SMK itu paling besar karena kurikulum yang diajarkan tidak tepat. Maka dari itu, pemerintah sekarang gencar melakukan program pendidikan vokasi untuk menangani persoalan di bidang pendidikan.

Kemudian, yang menjadi persoalan lain adalah mengenai Balai Latihan Kerja (BLK) yang disediakan pemerintah tidak berfungsi dengan baik. Salah satu contohnya, adalah jumlah staff dan instruktur BLK yang jumlahnya masih sangat minim.

"Di Jerman itu fullnya mereka 133 ribu orang ditempatkan sebagai staf dan instruktur. Kita cuma ada 1.200 orang yang ditempatkan sebagai staf dan instruktur. Artinya kalau mau meningkatkan kapasitas tenaga kerja BLK kita saja masih mandet," jelasnya.

"Nah ini kan yang begini begini belum diberesin tiba-tiba muncul produk baru Kartu Pra Kerja sepertinya mau jalan pintas saja apalagi kalau dikeluarkan di tengah-tengah pemilu seperti ini hanya cuma gimik politik saja," sambung Fithra.

Sementara itu, kekhawatiran lain dengan adanya Kartu Pra Kerja ini akan membuat masyarakat semakin nyaman dengan kondisi yang mereka alami. Artinya, dengan tidak bekerja mereka tetap mendapatkan insentif dari pemerintah.

"Secara empiris ditemukan di negara berkembang adalah ada semacem gaji untuk menganggur yaudah orang menganggur saja. Kan diinsentif untuk bekerja jadinya itu yang terjadi. Setidaknya kalau di Swedia ada imigran yang mereka justru mereka tidak pernah masuk kelapangan kerja karena mereka menikmati itu insentif untuk menganggur," pungkasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi memberi penjelasan tentang Kartu Pra Kerja yang dipaparkannya dalam Konvensi Rakyat beberapa waktu lalu. Jokowi mengingatkan pemegang kartu pra-kerja yang belum mendapat pekerjaan, meskipun telah mengikuti pelatihan tak perlu khawatir. Sebab pemegang kartu ini tetap akan mendapatkan gaji.

"Kalau belum dapat pekerjaan kartu itu juga akan memberikan kayak honor, kayak gaji gitu. Tapi jumlahnya berapa, masih kita rahasiakan," kata Jokowi disambut tepuk tangan dari para relawan.

(mdk/azz)