Pengamat: Keputusan holding BUMN perlu ditinjau ulang

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Mohammad Reza Akbar mengatakan pemerintah perlu meninjau kembali keputusan melakukan holding BUMN. Mengingat, masih banyak hal yang harus dibenahi terlebih dahulu.

2017-01-31 19:40:26

BUMN

"Sebenarnya yang bagus itu dilihat dulu permasalahan dibawah, diantara mereka ini (BUMN). Apakah mereka ini saling berkompetisi yang tidak sehat satu sama lain. Misalnya di bidang perbankan, Mandiri, BTN, BRI dan BNI ini saling caplok. Berlomba cari pasar," ujar Reza di Kantor INDEF, Jakarta, Selasa (31/1).

Menurut Reza, dengan permasalahan yang berbeda-beda peran setiap direksi BUMN juga dibutuhkan dalam mengambil keputusan mengikuti holding. Bahkan, para direksi dapat mengusulkan solusi lain seperti merger bila tidak ingin mengikuti holding.

"Daripada saling membunuh satu sama lain lebih baik diadakan konsolidasi. Misalnya diambil keputusan tapi itu ranahnya dari direksi berembuk bersama. Baru mereka menghadap ke pemerintah akan mengikuti holding atau tidak," katanya.

Namun demikian, Reza berharap jika pemerintah tetap ingin melanjutkan holding, pemerintah perlu meninjau kembali kesiapan keenam sektor yang ingin digabung. Selain itu, keterbukaan atas pemilihan induk holding juga perlu disampaikan kepada masyarakat.

"Misalnya pertambangan apakah mereka sudah siap menjadikan Inalum sebagai induknya. Kriterianya apa menjadikan Inalum sebagai induk perusahaan. Atau Hutama Karya dan Perumnas. Apa saja indikator pemilihannya sebagai Induk," ungkapnya.

"Harusnya dibuka ke publik kenapa Perumnas ini dipilih, mungkin karena pelaporan keuangannya baik, manajemennya baik dan segala macamnya. Nah, ini kan enggak pernah dilempar tiba-tiba sudah jadi holding," pungkasnya.

(mdk/sau)