Pengadaan barang dan jasa pemerintahan Jokowi lelet
Realisasi penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa baru 54 persen dari target.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat rendahnya realisasi penyerapan anggaran tahun 2015 untuk pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan.
"Hingga akhir November 2015, realisasi e-tendering sudah Rp 241 triliun dan e-Purchasing Rp 34 triliun," ujar Kepala LKPP Agus Prabowo kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (8/12).
Realisasi belanja pemerintah dalam pengadaan barang maupun jasa baru mencapai 54,98 persen dari target sebesar 555,89 triliun. Sebagian besar penyebabnya masih sama, keterlambatan pencairan anggaran di masing-masing Kementerian.
"Anggaran baru bisa cair setelah kementerian baru maupun kementerian hasil penggabungan masih banyak yang belum bisa mulai kerjanya dan anggarannya belum bisa dicairkan tunggu itu (nomenklatur) selesai," katanya.
Agus masih berharap anggaran sampai akhir tahun masih bisa terserap sampai 94,8 persen khusus untuk pengadaan barang secara elektronik tendering."Kalau itu harus tinggilah, masih dalam pengerjaan semua," ujarnya.
Baca juga:
Jokowi minta para menteri pangkas regulasi yang bikin ruwet
JK: Krisis 1998 bebankan APBN kita hingga 30 tahun
Awasi dua per tiga RI, Menteri Susi harap anggaran kementerian naik
Penerapan cukai minuman pemanis bisa rugikan pendapatan negara
Darmin: Ekonomi melambat tapi target pajak terlalu tinggi
Jokowi minta semua menteri contoh pola kerja Menteri Susi