Peneliti: Pemerintah kebanyakan basa-basi hadapi pasar besar ASEAN
"Misalnya pembangunan smelter yang hanya basa basi, hanya pencucian dan pengeringan."
Disadari atau tidak, Indonesia saat ini sudah bergabung dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau pasar bebas ASEAN. Berbagai hal masih harus diperbaiki agar Indonesia bisa bersaing dengan negara ASEAN lainnya, termasuk dalam sektor tambang.
Peneliti The Habibie Center, Zamroni Salim mengatakan, salah satu yang perlu diupayakan adalah pembangunan pabrik smelter, yang sampai saat ini dinilai belum jelas. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ekspor tambang mentah, dan mendorong produsen untuk menjual tambang yang telah diolah di dalam negeri.
"Pemerintah agak sesat dalam menghadapi MEA, contoh smelter hanya basa basi, hanya pencucian dan pengeringan," ujarnya di Jakarta, Rabu (13/1).
Di sisi lain, pemerintah juga dinilai belum siap dalam perdagangan internasional. Terlihat dari kebijakan pemerintah yang lebih memilih impor jika harga di luar negeri lebih murah. Padahal, kebijakan ini merugikan produk bangsa sendiri.
"Kasus produk pertanian alasan supply atau demand, akibat kekurangan pasokan, tinggi permintaan (impor)," jelas dia.
Kebijakan lebih memilih untuk impor membuat para petani dalam negeri menjerit, misalnya petani garam. Dengan alasan kualitas garam Tanah Air tidak memenuhi standar garam industri, pemerintah mendatangkan dari luar negeri. "Kalau memang Jokowi peduli maka salah satu garam memperhatikan, karena petani garam sudah menjerit," ungkapnya.
Untuk itu, pemerintah diminta dapat memberikan nilai tambah dalam kebijakan perdagangan industri di dalam negeri.
"Jangan nilai tambah ini menjadi sesuatu yang dikesampingkan," tutup dia.
Baca juga:
Jokowi soal MEA: Mereka juga khawatir, kenapa kita harus takut?
Perlindungan kekayaan alam, pemerintah akui jadi pekerjaan rumah
Memasuki MEA, pengusaha transportasi kritik Permenhub 45/2015
Ekonomi global aman, Mendag Lembong optimis hadapi pasar bebas ASEAN
Jelang MEA, pemerintah harus bikin iklim usaha kondusif
Hadapi MEA, Pakde Karwo minta PNS Jatim ubah pola kerja