Pendapatan Negara Minim Jadi Tantangan Bimo Wijayanto, Dirjen Pajak yang Baru Dilantik Sri Mulyani
Misalnya, target pajak di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp2.183,9 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati resmi melantik 22 pejabat eselon I di lingkungan Kemenkeu. Salah satu yang dilantik adalah Direktur Jenderal Pajak baru, Bimo Wijayanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Marves.
Menanggapi hal itu, Analis Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan perombakan besar-besaran di jajaran Kemenkeu, akan terjadi tantangan fiskal yang luar biasa pada tahun 2025.
Misalnya, target pajak di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp2.183,9 triliun. Sedangkan pencapaian pada triwulan 1 tahun 2025 hanya Rp322,6 triliun atau setara 14,7 persen. Kondisi ideal triwulan 1, seharusnya bisa mencapai 20 persen dari target pajak.
"Penerimaan pajak pada tahun 2024 shortfall sekitar Rp50 triliun. Padahal pada triwulan 1 tahun tersebut, pencapaian pajak mencapai 19,2 persen. Kalau kondisi pencapaian hanya bersifat ceteris paribus dan tanpa terobosan, potensi shortfall penerimaan pajak tahun 2025 mencapai Rp100 triliun lebih," kata Ajib dalam keterangan tertulis yang diterima merdeka.com, Jumay (23/5).
Ajib menyebut, tantangan fiskal tahun 2025 sangat kompleks. Paling tidak ada lima tantangan yang harus bisa dimitigasi dengan baik oleh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang baru.
Pertama, kondisi ekonomi yang cenderung melandai. Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya bisa mencapai angka konservatif 5,2 persen, dikoreksi karena kondisi domestik dan global yang fluktuatif. Worldbank juga memproyeksikan pertimbuhan ekonomi hanya di kisaran 4,7 persen - 4,9 persen.
"Proyeksi ini terkonfimasi pada pertumbuhan kuartal 1 tahun 2025 yang hanya mencapai 4,87 persen. Faktor pertumbuhan ekonomi ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan perpajakan," tuturnya.
Tantangan Selanjutnya
Tantangan kedua adalah grey economy di Indonesia yang belum terdeteksi oleh sistem perpajakan Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2024 sebesat Rp22.139 triliun. Lebih dari 54 persen PDB tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga, atau kisaran Rp12.000 triliun.
Di sisi lain, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2024 sebesar Rp. 828,5 triliun. Kondisi inipun juga karena sebagian restitusi dimasukkan pada periode tahun selanjutnya. Dengan data-data tersebut, kisaran volume konsumsi sebesar 2.000 triliun sampai 4.000 triliun masih masuk grey economy.
Ketiga adalah hutang jatuh tempo tahun 2025. Akibat scaring effect pandemi, kondisi fiskal tahun ini terbebani hutang jatuh tempo mencapai 800 triliun. Dan pemerintah sudah melakukan front loading hutang sampai dengan April 2025 mencapai 250 triliun. Pemerintah harus lebih memitigasi agar secara agregat sampai akhir tahun, hutang APBN tidak melebihi 3 persen dari PDB.
Keempat adalah program-program ultrapopulis pemerintah yang akan potensial menambah alokasi pengeluaran. program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), program Koperasi Merah Putih dan program 3 juta rumah, memerlukan kajian komprehensif dalam pengalokasian pengeluaran tambahan dari APBN.
"Bahkan, di sisi lain, program pemerintah lain terkait Danantara, juga mereduksi penerimaan negara, yang sebelumnya deviden BUMN masuk ke negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), menjadi dikelola secara mandiri oleh Danantara. Hal ini potensi mengoreksi penerimaan negara kisaran Rp90 triliun," jelasnya.
Tantangan Selanjutnya
Terakhir adalah sistem coretax. Sebuah sistem layanan perpajakan terintegrasi yang diharapkan mempermudah dan meningkatkan compliance wajib pajak, justru menjadi masalah tersendiri, paling tidak dalam proses berjalan sampai Bulan Mei 2025.
"Ketidaksiapan sistem dan mitigasi resiko, justru menjadikan cost compliance yang tinggi di sisi wajib pajak dan berkontribusi negatif terhadap penerimaan berjalan," tambahnya.
Menurut Ajib, pemerintah harus lebih memitigasi agar penerimaan negara bisa aman, karena penerimaan perpajakan ini menopang lebih dari 60 persen total belanja APBN.
"Paling tidak, pemerintah harus melakukan tiga hal. Pertama, memberikan daya ungkit ekonomi lebih cepat. Kedua, mendesain ulang struktur belanja, dengan prinsip spending better. Ketiga, memperbaiki sistem, database dan layanan terhadap wajib pajak. Coretax harus dievaluasi secara proporsional dan objektif untuk ke depannya," paparnya.
Selain itu, pemerintah bisa mempertimbangkan dua hal lain terkait kebijakan untuk menambal potensi shortfall penerimaan. Pertama adalah opsi membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN). Kedua, adalah mendorong pemberlakuan tax amnesty jilid III. Hal ini bisa menambah potensi penerimaan negara kisaran 60 triliun sampai 130 triliun tambahan.
"Harapan dunia usaha, perombakan struktur di Kementerian Keuangan, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang akseleratif sekaligus menciptakan iklim berusaha yang positif," Ajib mengakhiri.