Pemerintah wajib tambah KA ekonomi saat mudik Lebaran

Kementerian Perhubungan untuk menambahkan sarana kereta api (KA) ekonomi.

2016-07-08 14:35:00

Mudik Lebaran 2016

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk menambahkan sarana kereta api (KA) ekonomi. Langkah ini perlu dilakukan pemerintah mengingat semakin meningkatnya jumlah pengguna KA ekonomi saat musim mudik Lebaran.

"Penambahan sarana KA ekonomi mutlak diadakan pemerintah melalui penyertaan modal ke operator," ujarnya dalam siaran pers, Jakarta, Sabtu (8/7).

Menurutnya, penambahan sarana ini juga disebabkan bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) mengalami penurunan pada masa angkutan Lebaran. Djoko menilai menurunnya tingkat keterisian penumpang bus juga disebabkan oleh buruknya fasilitas dan infrastruktur transportasi umum di daerah, termasuk infrastruktur bus AKAP di sejumlah terminal.

"Terminal harus dibenahi senyaman stasiun atau bandara. Sistem pembelian tiket harus dibenahi, diupayakan seperti moda transportasi lain, karena mudah didapatkan tidak terkena calo. Sistem pengendalian dan pengawasan bus AKAP sudah harus berbasis IT," ungkapnya.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sesuai direktif Presiden terkait program pembangunan infrastruktur transportasi tercantum ada 34 kota yang akan membangun bus rapid transit (BRT) sejumlah total 3.170 bus.

Pemerintah juga akan membangun dan mengembangkan Terminal Penumpang Tipe A pada 47 lokasi. Selain itu dalan RPJMN juga tercantum bahwa pemerintah ingin melaksanakan penerapan teknologi Area Traffic Control System (ATCS) di seluruh Ibu Kota dan Provinsi.

"Sekitar 95 persen kepala daerah tidak peduli terhadap transportasi umum, pemerintah pusat dapat ambil alih. Kepedulian kepala daerah dapat dilihat dari APBD yang dialokasikan ke Dishub, kurang 1 persen hanya dua Pemda yang di atas 3 persen, yakni Surakarta dan Jakarta," ucap Djoko.

Lanjut Djoko, penambahan sarana KA ekonomi lebih manusiawi ketimbang usulan Wakil Ketua Komsi V DPR Muhidin Muhamad Said yang meminta pemerintah menghidupkan kereta api (KA) sapu jagad untuk mengangkut pemudik seperti sebelum 2009 silam.

Menurut dia, KA sapu jagad layak lantaran PT KAI menggunakan gerbong barang untuk mengangkut para pemudik. Tidak ada tempat duduk, tidak pula toilet, ventilasi udara pun seadanya.

"Masa kereta barang untuk angkut orang? Kecuali anggota DPR mau mencoba lebih dulu," kata Djoko.

Dia menyarankan, daripada DPR mengusulkan KA sapu jagad, lebih baik mengusulkan pemberian penyertaan modal negara (PNM) kepada PT KAI untuk memberi kereta. Hal itu bisa dilakukan bila DPR menginginkan sarana KA diperbanyak agar mampu menampung banyak pemudik.

(mdk/sau)