Pemerintah tingkatkan validasi data keluarga miskin penerima bansos

Bansos yang diantaranya terdiri dari Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) ini akan menyasar sekitar 15 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Oleh karena itu, rapat menyepakati untuk sinkronisasi data sehingga penerima bantuan diharapkan menjadi lebih valid dan penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.

2018-02-07 14:22:22

Kemiskinan

Pemerintah terus memastikan kesiapan distribusi bantuan sosial (bansos) sektor pangan untuk 2018. Bansos yang diantaranya terdiri dari Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) ini akan menyasar sekitar 15 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) kembali mengadakan rapat evaluasi persiapan Bansos Pangan.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan salah satu hal penting yang dibahas dalam rapat tersebut adalah kevalidan data penerima bantuan. "Persoalan data ya, karena data itu menjadi hal yang sangat signifikan. Kalau salah data ada yang seharusnya dapat (bantuan) jadi tidak dapat. Harusnya tidak dapat, tapi dapat," ungkapnya di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (7/2).

Oleh karena itu, rapat menyepakati untuk sinkronisasidata sehingga penerima bantuan diharapkan menjadi lebih valid dan penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran. "Ini disinkronkan menjadi satu pintu saja," kata dia.

Selain itu, mantan Panglima TNI ini mengatakan rapat pun mengevaluasi hasil penyaluran bantuan sosial yang telah dilakukan. "Evaluasi pasti ada ya sedikit sedikit salah sasaran. Kecil tapi kan harus dievaluasi. Dengan rapat ini, harapan kita data jadi satu pintu," ujar dia.

(mdk/bim)