Pemerintah siapkan sistem deteksi gempa dan tsunami di tiap wilayah rawan bencana

Menteri Bambang berharap mengenai payung hukum manajemen bencana ini nantinya masuk ke dalam Peraturan Presiden (Perpres). Sedangkan, mengenai anggarannya sendiri, akan diatur masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

2018-11-09 11:48:17

Bencana alam

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menggelar rapat koordinasi (rakor) membahas pembangunan sistem deteksi gempa bumi dan tsunami di Kantornya, Jakarta, Jumat (9/11).

Hadir dalam rakor ini yakni Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati.

"(Kita akan) Buat manajemen penanganan bencana nasional yang dari hulu sampai hilir," kata Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro, saat ditemui usai rakor di Kementerian Koordinator Kemaritiman.

Menteri Bambang mengatakan, pembangunan sistem deteksi bencana ini nantinya akan diprioritaskan di setiap daerah yang rawan berdampak bencana. "Jadi ini akan menjadi bagian dari sistem manajemen nasional penanggulangan bencana," imbuhnya.

"(Anggaran?) Nanti itu akan diatur karena sudah ada pasalnya di dalam undang-undang APBN," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, menambahkan pembangunan sistem manajemen bencana ini juga dilakukan untuk meminimalisir terjadinya bencana. Sistem akan dibangun secara terintegrasi antara inovasi teknologi, sosial, hingga hubungan antar lembaga.

"Pointnya kita menyiapkan sistem yang terintegrasi untuk pengurangan risiko bencana," katanya.

(mdk/bim)