Pemerintah siapkan Rp 10 T berantas 23.000 hektar kawasan kumuh

Pemerintah siapkan Rp 10 T berantas kawasan kumuh perkotaan. Anggaran tersebut akan disalurkan KemenPU-PR melalui program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Anggaran tersebut akan disalurkan dalam lima tahun. Kementerian PU-PR menargetkan pengentasan kawasan kumuh seluas 23.000 hektar selama lima tahun.

2016-11-15 17:39:32

Kementerian PU-Pera

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU Pera) menganggarkan Rp 10 triliun untuk mengurangi kampung kumuh perkotaan di Indonesia. Anggaran tersebut akan disalurkan KemenPU-PR melalui program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM).

Direktur Jenderal Cipta Karya KemenPU-PR, Sri Hartoyo, mengatakan bahwa anggaran tersebut akan disalurkan dalam lima tahun. "Anggaran untuk mencegah masyarakat dari jangkauan penyakit dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nanti pemerintah provinsi dan kota akan digerakkan melalui dana itu," ujar Sri Hartoyo saat meninjau Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Selasa (15/11).

Sri Hartoyo mengungkap, Kementerian PU-PR menargetkan pengentasan kawasan kumuh seluas 23.000 hektar selama lima tahun. Dari jumlah tersebut, 2.500 hektar diantaranya dalam kondisi sangat kumuh.

"Program yang mendasarkan gerakan masyarakat cukup efektif berjalan. Saat ini ada 40 kota di Indonesia yang telah menetapkan diri sebagai kawasan kota tanpa kumuh. Targetnya akan kita tambah jadi 269 kota dalam lima tahun ke depan," ungkap Sri Hartoyo.

Menteri PU-PR, Basuki Hadimuljono, menambahkan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat terbilang efektif berjalan. Menurut dia, program IBM juga bisa menyerap tenaga kerja melalui padat karya.

"Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Karangwaru (Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta) ini hanya sebagai salah satu contoh," kata Menteri Basuki.

(mdk/bim)