DPR minta PLN sampingkan bisnis lain dan fokus pada 35.000 MW

Merdeka.com - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Falah Amru, meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk lebih fokus program prioritas pemerintah Jokowi, salah satunya mega proyek kelistrikan 35.000 Mega Watt (MW). Termasuk target pemerataan transmisi listrik di seluruh Indonesia yang masih jomplang.

"Belum tuntasnya masalah transmisi menjadi kendala di sektor kelistrikan, jika ini sudah tertangani, PLN baru bisa melirik bisnis lain," ujar Falah dalam keterangannya, Jakarta, Senin (14/11).

Falah mengatakan beberapa langkah agar PLN bisa mencapai pemerataan transmisi dan target 35.000 MW ialah dengan menggandeng pihak swasta yang sudah terpercaya kemampuannya. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat gagalnya target 10,000 MW di masa pemerintahan sebelumnya harus menjadi pelajaran untuk melangkah lebih hati-hati.

"Di sini PLN memang harus bekerja keras. Untuk melaksanakan ini semua, selain merangkul kalangan swasta terpercaya, PLN juga harus dibantu Pemprov, Pemkot dan Pemkab seluruh Indonesia," kata Falah.

Falah memperkirakan jika pemerintah Jokowi menargetkan pembangunan transmisi 35.000 MW sepanjang 46.597 Km, maka tahun kelima punya peluang tercapai.

Apalagi, pihak PLN menyebut saat ini sudah mencapai angka sekitar 40 persen dari target 35.000 MW. Maka hitungannya, jika 2 tahun adalah 30 persen, maka 4 tahun bisa 60 persen dan tahun kelima bisa 80 persen bahkan mencapai 100 persen.

"Dengan catatan PLN benar-benar fokus karena ini menjadi yang terpenting buat PLN bukan bisnis lain," jelas dia.

Seperti diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan telah meminta PLN fokus membangun jaringan transmisi listrik ketimbang mengembangkan panas bumi (geothermal) pada 26 Oktober 2016 lalu. Hal itu terkait rencana PLN membeli sebagian saham PT Pertamina Geothermal Energy (PGE).

Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Kementerian BUMN soal jadi tidaknya membeli saham PGE. Sebab, instansi yang mewakili pemerintah sebagai pemegang saham PLN tersebut masih terus mengkaji efisiensi dari rencana akusisi tersebut.

"Tidak tahu kapan (keputusan muncul). Kami masih tunggu keputusan Bu Menteri (Rini Soemarno) yang masih berhitung," ungkap Sofyan.

Berdasarkan data PLN, rasio elektrifikasi Indonesia secara nasional pada tahun 2015 ditargetkan sekitar 87,4 persen dan realisasinya di angka 88,5 persen. Untuk tahun 2016 rasio elektrifikasi Indonesia secara nasional ditargetkan mencapai 90 persen dengan upaya mempercepat program listrik 35.000 MW.

Untuk rasio elektrifikasi per wilayah, Provinsi Papua masih merupakan yang paling rendah yaitu sekitar 44,40 persen disusul Nusa Tenggara Timur 57,74 persen, lalu Sulawesi Tenggara 66,78 persen, serta Kalimantan Tengah 68,27 persen.

Sementara itu pemerintah Jokowi menargetkan pembangunan transmisi pada megaproyek 35.000 MW bisa mencapai 46.597 kilometer. Saat ini baru sepanjang 16.079 km atau 35 persen, sudah memasuki pelaksanaan konstruksi dan sepanjang 26.709 km sudah memasuki masa pra konstruksi. Sedangkan transmisi yang sudah beroperasi tercatat sepanjang 3.809 km, atau 8 persen dari target.