Pemerintah percepat pembentukan super holding BUMN

Dengan holding ini, BUMN perkuat struktur modal, daya saing, sinergi BUMN setiap sektor dan peningkatan efisiensi.

2016-09-08 10:29:57

BUMN

Kementerian BUMN akan mempercepat pembentukan holding BUMN berdasarkan sektor. Penggabungan perusahaan ini akan menciptakan kekuatan besar untuk melakukan negosiasi bisnis, keuangan, pemasaran dan mendapatkan sumber daya manusia yang terbaik.

Ketua Pelaksana Indonesia Business and Development (IBD)Expo 2016, Hempi Prajudi, mengatakan langkah penggabungan ini sejalan dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sehingga, BUMN mampu bersaing secara maksimal dan memperkuat perekonomian nasional.

"Di era MEA, ekonomi di wilayah ASEAN memiliki pola integrasi dengan membentuk sistem perdagangan bebas antar negara. Dimana akan berlaku kawasan ekonomi yang sangat kompetitif dengan wilayah pembangunan ekonomi yang merata. Daerah-daerah akan terintegrasi penuh dalam ekonomi global, serta basis dan pasar produksi tunggal," ujar Hempi di JCC, Jakarta, Kamis (8/9).

Sehingga dengan holding ini, BUMN akan memperkuat struktur modal, daya saing, sinergi BUMN setiap sektor dan peningkatan efisiensi operasi.

"BUMN akan menjadi andalan ekonomi nasional untuk bersaing dengan korporasi bisnis lainya," jelasnya.

Dia merinci, BUMN sektor Telekomunikasi dan Digital khususnya, terdiri 4 (empat) BUMN antara lain Lembaga Kantor Berita Negara (LKBN) Antara, Balai Pustaka (BP), Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dan Produksi Film Nasional (PFN) berkolaborasi dalam Klaster National Publishing and News Corporation (NPNC) yang akan berfungsi menyiapkan dan mendesiminasi seluruh informasi resmi Pemerintah dalam bentuk katalog, otentifikasi, produksi dan pelestarian, baik dalam format digital maupun non digital, audio maupun video termasuk online.

"Melalui klaster ini, segala publikasi dan dokumentasi Pemerintah, baik pusat dan daerah akan terdokumentasikan secara tertib yang tentu akan bermanfaat bagi Indonesia untuk puluhan atau ratusan tahun ke depan," ucapnya.

Hempi menambahkan, untuk menjadi 'National Publishing and News Corporation' dibutuhkan investasi yang besar, terutama untuk memodernisasi peralatan serta sosialisasi secara intensif kepada Pemerintah Pusat dan Daerah akan manfaat publikasi dan dokumentasi.

(mdk/sau)