Pemerintah Pastikan Tambah Saham Freeport Lebih dari 10 Persen
Dengan penambahan ini, porsi kepemilikan negara diperkirakan bisa melampaui 61 persen.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia.
Penambahan saham ini disebut lebih dari 10 persen, melebihi target awal yang dicanangkan.
“Alhamdulillah, awalnya kan penambahan saham Freeport itu 10 persen. Perkembangan yang terjadi di atas 10 persen,” ujar Bahlil usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9).
Saat ini, pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) telah menguasai 51 persen saham Freeport.
Dengan penambahan ini, porsi kepemilikan negara diperkirakan bisa melampaui 61 persen.
“Berapa pastinya nanti saya akan umumkan setelah tanda tangan proses perpanjangan,” kata Bahlil.
Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memintanya untuk mempercepat komunikasi dengan pihak Freeport agar proses penambahan saham segera tuntas.
“Saya diminta untuk bisa melakukan komunikasi percepatan dan kalau itu sudah fix, Insya Allah Freeport akan kita mempertimbangkan untuk melakukan kelanjutan daripada kontrak,” tuturnya.
Saham Tambahan Dinilai Murah
Lebih lanjut, Bahlil menilai harga saham tambahan Freeport relatif murah jika dibandingkan dengan nilai aset perusahaan tambang tersebut.
“Untuk 10 persen lebih, itu biayanya sangat murah sekali. Karena valuasi asetnya kan kita anggap itu sudah nilai bukunya sangat tipis sekali. Tetapi itu kan terjadi untuk sampai dengan 2041,” jelasnya.
Sebelumnya, rencana penambahan kepemilikan saham Freeport sebesar 10 persen sudah dibahas sejak era Presiden Joko Widodo.
Kepemilikan mayoritas diyakini akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi negara, baik dari sisi penerimaan negara maupun kedaulatan pengelolaan sumber daya alam.