Pemerintah kembali tunda peluncuran online single submission, ini alasannya

Penundaan tersebut menjadi yang kedua kalinya, setelah pemerintah berjanji pada April. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, mengatakan kendala penerapan OSS ialah penyatuan seluruh anggota satuan tugas (satgas) dalam satu sistem. Di mana, OSS tersebut menggabungkan lebih dari 600 anggota.

2018-05-21 12:24:54

Perizinan

Pemerintah menunda peluncuran Online Single Submission (OSS) yang dijadwalkan pada hari ini. Penundaan tersebut menjadi yang kedua kalinya, setelah sebelumnya pemerintah berjanji akan meluncurkan OSS pada April lalu.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, mengatakan kendala penerapan OSS ialah penyatuan seluruh anggota satuan tugas (satgas) dalam satu sistem. Di mana, OSS tersebut menggabungkan lebih dari 600 anggota.

"Ini kan rencananya luas sekali, ambisius sekali membentuk satgas nasional. Sekjen seluruh Kementerian Lembaga. Kemudian, sekda seluruh pemerintah daerah seluruh Indonesia. Jadi, anggota satgas nasional ini sekitar 600 anggota," jelasnya di Jakarta, Senin (21/5).

Melihat banyaknya jumlah anggota tersebut, pelaksanaan OSS ke depan akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah nantinya akan mengelompokkan daerah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Program seambisius ini sudah pasti harus diimpelementasikan secara bertahap. Sebagai contoh yang mana duluan yang mana belakangan. Dan ini harus dipilih. Terus, program OSS ini kan multidimensi ada aspek percepatan pelayanan izin-izin dan ada aspek lagi yaitu pengawalan proyek prioritas. Jadi memang kompleks sekali," jelasnya.

Namun demikian, Thomas mengatakan, hingga kini pemerintah belum menetapkan daerah mana yang terlebih dahulu menerapkan OSS. "Sudah jelas pelaksaaan program ini harus diimplementasi secara bertahap tetapi mana tahap satu, mana tahap dua, mana tahap tiga, yang mana daerah di tahap satu, mana tahap berikutnya, itu sedang dibahas," katanya.

(mdk/bim)