Pemerintah Jokowi-JK Didesak Naikkan Cukai Rokok Hingga 57 Persen

Tulus mengatakan, pengendalian konsumsi rokok melalui kenaikan cukai merupakan salah satu solusi untuk mengurangi penyakit tak menular. Sehingga, BPJS Kesehatan tak perlu lagi menanggung defisit.

2019-01-11 18:26:17

Industri Rokok

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Pemerintah Jokowi-JK menaikkan cukai rokok hingga 57 persen. Dengan kenaikan ini maka diharapkan pengguna rokok di Indonesia dapat berkurang.

"Naikkan sampai memenuhi regulasi yang ada yaitu 57 persen karena ruang kita menaikkan cukai rokok sangat tinggi. Sekarang paling tinggi 37 persen jadi sangat ironis," ujar Ketua YLKI Tulus Abadi di Bakoel Koffie, Jakarta, Jumat (11/1).

Tulus mengatakan, pengendalian konsumsi rokok melalui kenaikan cukai merupakan salah satu solusi untuk mengurangi penyakit tak menular. Sehingga, BPJS Kesehatan tak perlu lagi menanggung defisit.

"Harus punya sikap tegas dalam pengendalian tembakau karena tembakau menjadi yang pertama meningkatkan jumlah penyakit tidak menular terutama jebolnya BPJS. Jebolnya BPJS dipicu oleh penyakit katastropik karena tingginya konsumsi rokok," katanya.

Tulus menyebut, sebanyak 35 persen penduduk Indonesia merupakan perokok aktif. Sementara itu, sekitar 70 persen sebagai perokok pasif. Tiap tahun produksi rokok nasional Indonesia mencapai 350 miliar batang dan 90 persennya dikonsumsi masyarakat Indonesia.

"Memang rokok bukan penyebab tunggal, tetapi konsumsi rokok punya kontribusi paling signifikan, mengingat lebih dari 35 persen orang Indonesia adalah perokok aktif, dan lebih dari 70 persen sebagai perokok pasif. Jadi, meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular adalah bukti pemerintah tidak melakukan pengendalian konsumsi rokok," tandasnya.

(mdk/idr)